Pimpinan DPRD Kota Surabaya menyatakan usulan penambahan dana operasional ketua Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) senilai Rp200 ribu hingga Rp300 ribu untuk pembangunan di Kota Pahlawan, Jatim.
"Saya termasuk yang setuju jika ada penambahan dana operasional Ketua RT/RW," kata Wakil Ketua DPRD Surabaya Reni Astuti di Surabaya, Selasa.
Apalagi, lanjut dia, dana operasional tersebut juga untuk mendukung berbagai kegiatan positif masyarakat di Balai RW.
"Termasuk juga untuk membantu biaya listrik dan air bersih di Balai RW," katanya.
Selain itu, kata dia, Pemkot Surabaya sudah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM). Bahkan, lanjut dia, Pemkot Surabaya kini juga memiliki profil keluarga miskin yang harus dilakukan penelusuran lanjutan.
"Tugas RT dan RW adalah menelisik latar belakang keluarga miskin ini. Lalu menggali permasalahan yang ada. Misalnya, jika ada anggota keluarga usia produktif, maka harus disentuh dengan pemberian lowongan pekerjaan hingga pelatihan," katanya.
Reni mengatakan, penurunan angka kemiskinan dianggap penting, oleh karena itu data kemiskinan yang akurat harus diberikan. Selama ini, Pemkot Surabaya menjadikan angka kemiskinan sebagai indikator penilaian kinerja camat dan lurah.
"Menurut saya, selain soal angka penurunan kemiskinan, juga harus dilakukan penilaian tentang upaya dan langkah-langkahnya," ucapnya
Ia menemukan kondisi ketika ketua RT melaporkan terdapat keluarga miskin. Namun, camat atau lurah tidak berani menandai karena takut angka kemiskinan di wilayah mereka bertambah. Karena jika angka kemiskinan bertambah maka nilai camat/lurah bakal turun.
Untuk itu, kata dia, perlu indikator penilaian yang baru yakni tidak sekadar angka, namun juga langkah dan program yang dimiliki camat/lurah. Jika dilakukan dengan maksimal, Reni yakin jika Surabaya akan terus bertumbuh jadi kota yang makin maju.
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi sebelumnya menyatakan, kalau selama ini RT/RW ada honor insentifnya, maka pada tahun 2024 dimasukkan anggaran buat operasionalnya.
"Mungkin (anggaran operasional) per RW Rp300 ribu, per RT Rp200 ribu. Misalnya untuk kegiatan RW, bayar listrik dan sebagainya," ujarnya.
Cak Eri, panggilan akrabnya, menyampaikan ingin menjadikan Balai RW di Surabaya sebagai episentrum atau pusat dari berbagai kegiatan positif masyarakat.
Lebih dari itu, kata dia, Balai RW juga diharapkan menjadi ruang untuk menggerakkan semangat gotong-royong dan kerukunan antarwarga.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2023
"Saya termasuk yang setuju jika ada penambahan dana operasional Ketua RT/RW," kata Wakil Ketua DPRD Surabaya Reni Astuti di Surabaya, Selasa.
Apalagi, lanjut dia, dana operasional tersebut juga untuk mendukung berbagai kegiatan positif masyarakat di Balai RW.
"Termasuk juga untuk membantu biaya listrik dan air bersih di Balai RW," katanya.
Selain itu, kata dia, Pemkot Surabaya sudah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM). Bahkan, lanjut dia, Pemkot Surabaya kini juga memiliki profil keluarga miskin yang harus dilakukan penelusuran lanjutan.
"Tugas RT dan RW adalah menelisik latar belakang keluarga miskin ini. Lalu menggali permasalahan yang ada. Misalnya, jika ada anggota keluarga usia produktif, maka harus disentuh dengan pemberian lowongan pekerjaan hingga pelatihan," katanya.
Reni mengatakan, penurunan angka kemiskinan dianggap penting, oleh karena itu data kemiskinan yang akurat harus diberikan. Selama ini, Pemkot Surabaya menjadikan angka kemiskinan sebagai indikator penilaian kinerja camat dan lurah.
"Menurut saya, selain soal angka penurunan kemiskinan, juga harus dilakukan penilaian tentang upaya dan langkah-langkahnya," ucapnya
Ia menemukan kondisi ketika ketua RT melaporkan terdapat keluarga miskin. Namun, camat atau lurah tidak berani menandai karena takut angka kemiskinan di wilayah mereka bertambah. Karena jika angka kemiskinan bertambah maka nilai camat/lurah bakal turun.
Untuk itu, kata dia, perlu indikator penilaian yang baru yakni tidak sekadar angka, namun juga langkah dan program yang dimiliki camat/lurah. Jika dilakukan dengan maksimal, Reni yakin jika Surabaya akan terus bertumbuh jadi kota yang makin maju.
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi sebelumnya menyatakan, kalau selama ini RT/RW ada honor insentifnya, maka pada tahun 2024 dimasukkan anggaran buat operasionalnya.
"Mungkin (anggaran operasional) per RW Rp300 ribu, per RT Rp200 ribu. Misalnya untuk kegiatan RW, bayar listrik dan sebagainya," ujarnya.
Cak Eri, panggilan akrabnya, menyampaikan ingin menjadikan Balai RW di Surabaya sebagai episentrum atau pusat dari berbagai kegiatan positif masyarakat.
Lebih dari itu, kata dia, Balai RW juga diharapkan menjadi ruang untuk menggerakkan semangat gotong-royong dan kerukunan antarwarga.
Editor : Abdullah Rifai
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2023