Raih Opini WTP, Gus Muhdlor tingkatkan transparansi keuangan daerah

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo di bawah kepemimpinan Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali sukses mempertahankan capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Timur.

 

Gus Muhdlor, sapaan Bupati Sidoarjo, berkomitmen terus mendorong jajarannya untuk mempertahankan opini WTP pada penilaian tahun-tahun berikutnya.

 

"Selain meningkatkan kepercayaan masyarakat atas pengelolaan uang negara, opini WTP merupakan bukti APBD dikelola secara bijak, profesional, akuntabel dan transparan," ucapnya di Sidoarjo, Jumat.

 

Gus Muhdlor menilai opini WTP mempunyai peran penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Dia meminta komitmen ASN Sidoarjo untuk mengelola APBD secara profesional, akuntabel, dan transparan.

 

Adapun pencapaian WTP Pemkab Sidoarjo tahun ini merupakan yang kesepuluh kalinya diraih secara berturut-turut.

 

Penilaian WTP tahun ini diraih atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Sidoarjo Tahun Anggaran 2022.

 

Penyerahan dokumen Kepala BPK Perwakilan Jatim Karyadi kepada Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali di Kantor BPK RI Perwakilan Jawa Timur dilakukan pada Kamis, (25/5).

 

Gus Muhdlor pun mengaku bangga dengan capaian tersebut. Pasalnya opini WTP menjadi bukti kualitas penyusunan laporan keuangan Pemkab Sidoarjo telah disajikan secara wajar sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

 

"Alhamdulillah LHP LKPD TA 2022 Pemkab Sidoarjo mendapat penilaian WTP. Ini menjadi tugas kami ke depan untuk mempertahankan WTP yang sudah diraih sepuluh kali berturut-turut," ujar Gus Muhdlor.

 

Bupati muda alumni Fisip Unair Surabaya itu menjelaskan prestasi ini tidak terlepas dari kerja keras seluruh ASN Pemkab Sidoarjo

 

Selain itu, Gus Muhdlor juga mengapresiasi dukungan dari seluruh masyarakat Sidoarjo yang telah mengawal roda pembangunan.

 

"Oleh karena itu, saya mengapresiasi hasil kerja keras yang dilakukan jajaran seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam mengawal dan mengelola keuangan daerah selama setahun terakhir," tuturnya.