Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulungagung, Jawa Timur sedang mengevaluasi rendahnya serapan anggaran belanja daerah ini selama tahun anggaran 2022, akibat banyaknya proyek yang gagal lelang.
"Tahun 2022 kemarin, menjadi yang terendah selama beberapa tahun terakhir," kata Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tulungagung Johanes Bagus Kuncoro, di Tulungagung, Sabtu.
Menurut dia, ada dua faktor utama penyebab rendahnya serapan anggaran tahun 2022 itu. Pertama karena ada sejumlah proyek gagal lelang, dan kedua belum selesainya penentuan lokasi proyek strategis nasional Jalur Lintas Selatan (JLS).
"Kebanyakan proyek yang gagal lelang adalah pembangunan/pengaspalan jalan," katanya pula.
Selain itu, ada juga beberapa kasus pengerjaan pengaspalan jalan tak bisa dilakukan saat hujan.
Bagus berharap pengerjaan jalan yang tertunda di tahun anggaran 2022 bisa diselesaikan pada tahun ini (2023).
"Kasus gagal lelang ini saya rasa lebih dikarenakan perencanaan yang kurang matang dari OPD (organisasi perangkat daerah). Saya melihatnya dari segi keuangan dan pengelolaan perencanaan," ujarnya pula.
Dia menyebutkan, proyek gagal lelang kebanyakan terjadi di lingkup Dinas PUPR Kabupaten Tulungagung.
Dari datanya setidaknya ada Rp12 miliar hingga Rp14 miliar yang gagal lelang.
Belum lagi terkendalanya proyek JLS, yang tidak bisa menyerap anggaran sebesar Rp30 miliar untuk pembebasan lahan.
"Di PUPR nilainya sekitar Rp44 miliar," ujarnya lagi.
Banyaknya proyek infrastruktur gagal lelang ini menyebabkan serapan anggaran di PUPR menjadi yang terendah dibanding OPD lain.
"Serapan PUPR, sekitar 61 persen. Sedangkan serapan tertinggi ada di Dinas Perhubungan, mencapai 95 persen lebih," katanya lagi. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2023
"Tahun 2022 kemarin, menjadi yang terendah selama beberapa tahun terakhir," kata Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tulungagung Johanes Bagus Kuncoro, di Tulungagung, Sabtu.
Menurut dia, ada dua faktor utama penyebab rendahnya serapan anggaran tahun 2022 itu. Pertama karena ada sejumlah proyek gagal lelang, dan kedua belum selesainya penentuan lokasi proyek strategis nasional Jalur Lintas Selatan (JLS).
"Kebanyakan proyek yang gagal lelang adalah pembangunan/pengaspalan jalan," katanya pula.
Selain itu, ada juga beberapa kasus pengerjaan pengaspalan jalan tak bisa dilakukan saat hujan.
Bagus berharap pengerjaan jalan yang tertunda di tahun anggaran 2022 bisa diselesaikan pada tahun ini (2023).
"Kasus gagal lelang ini saya rasa lebih dikarenakan perencanaan yang kurang matang dari OPD (organisasi perangkat daerah). Saya melihatnya dari segi keuangan dan pengelolaan perencanaan," ujarnya pula.
Dia menyebutkan, proyek gagal lelang kebanyakan terjadi di lingkup Dinas PUPR Kabupaten Tulungagung.
Dari datanya setidaknya ada Rp12 miliar hingga Rp14 miliar yang gagal lelang.
Belum lagi terkendalanya proyek JLS, yang tidak bisa menyerap anggaran sebesar Rp30 miliar untuk pembebasan lahan.
"Di PUPR nilainya sekitar Rp44 miliar," ujarnya lagi.
Banyaknya proyek infrastruktur gagal lelang ini menyebabkan serapan anggaran di PUPR menjadi yang terendah dibanding OPD lain.
"Serapan PUPR, sekitar 61 persen. Sedangkan serapan tertinggi ada di Dinas Perhubungan, mencapai 95 persen lebih," katanya lagi. (*)
Editor : Abdul Hakim
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2023