APBD Perubahan Tulungagung Capai Rp300 Miliar

Tulungagung (Antara Jatim) - Bupati Tulungagung, Syahri Mulyo memastikan perubahan anggaran belanja dan pendapatan daerah (APBD) 2015 mencapai sekitar Rp200 miliar, dari semula dianggarkan sebesar Rp2,3 triliun menjadi Rp2,5 triliun.

"Perubahan itu karena adanya kondisi yang belum tercakup dalam APBD induk," kata Syahri dikonfirmasi usai rapat paripurna penyerahan rancangan peraturan daerah (ranperda) perubahan APBD 2015 di gedung DPRD Tulungagung, Jawa Timur, Selasa.

Beberapa prioritas pembangunan yang belum tercakup dimaksud antara lain adalah sektor infrastruktur dan pengembangan ekonomi kreatif.

Menurut Syahri, masalah perbaikan prasarana jalan dan jembatan selama ini menjadi kendala utama pembangunan di Trenggalek.

Meski telah dialokasikan dalam APBD induk 2015, lanjut dia, skala kebutuhannya masih jauh dari mencukupi.

"Karena itu alokasinya ditambah supaya roda ekonomi antardaerah, terutama dari desa ke kota semakin memadai," ujarnya.

Sementara untuk pengembangan ekonomi kratif, kata Syahri, mendapat prioritas pemerintah daerah dengan tujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat. "Pertumbuhan ekonomi perlu ditingkatkan agar pendapatan per kapita masyarakat Tulungagung juga naik," katanya.

Terkait alokasi dana untuk pendidikan, Syahri mengaku pemda siap memberi tambahan.

Karenanya, kata dia, pihak dinas pendidikan dan kebudayaan diminta menghitung kebutuhan secara proporsional.

Jika anggaran tersebut memenuhi syarat, kata Syahri, bantaun untuk pendidikan diusahakan secara menyeluruh.

"Anggaran pendidikan sekitar Rp14 miliar. Saat ini kepala dinas pendidikan masih saya suruh menghitung, dan saat ini juga kami masih subsidi untuk siswa miskin. Keinginan kami bisa 'full' untuk semua siswa," tegasnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Tulungagung, Supriyono mengatakan banyak perubahan berkaitan dnegan APBD.

Ini untuk mengkoordinir prioritas-prioritas dari kondisi di lapangan yang belum teralokasikan anggaran dalam APBD I atau APBD induk.

"Banyak perubahan. Skala prioritas tetap infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan," katanya. (*)