Ratusan warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Jember (AMJ) mendukung DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, menjalankan hak menyatakan pendapat dengan menggelar demonstrasi di bundaran DPRD setempat, Rabu.
Aksi massa yang dipimpin K.H. Syaiful Rijal (Gus Syef) berkumpul di lapangan Talangsari menuju ke bundaran DPRD Kabupaten Jember dengan membawa sejumlah poster yang berisi kecaman terhadap Pemerintah Kabupaten Jember di bawah kepemimpinan Bupati Jember Faida.
"Kami sangat mendukung sepenuhnya DPRD Kabupaten Jember menjalankan hak menyatakan pendapat untuk memakzulkan Bupati Jember Faida," kata koordinator aksi Kustiono Musri di Jember.
Baca juga: Pengamanan paripurna DPRD Jember diperketat, seribu personel gabungan disiagakan
Menurut ia, penggunaan dua hak konstitusi DPRD Kabupaten Jember, yakni hak interpelasi dan hak angket, tidak membuat Bupati Faida berbenah untuk memperbaiki hubungan dengan lembaga legislatif sebagai mitranya dalam menjalankan pemerintahan.
"Faktanya Pemkab Jember di bawah kendali Bupati Faida justru makin berjalan sendiri dan mengabaikan eksistensi lembaga legislatif tersebut," katanya.
Baca juga: DPRD Jember jadwalkan gelar rapat paripurna hak menyatakan pendapat
Ia menjelaskan persyaratan untuk membahas APBD 2020 yang diminta DPRD agar Bupati mematuhi dan menjalankan terlebih dahulu perubahan KSOTK sesuai dengan Surat Mendagri dan Gubernur Jawa Timur tidak juga dijalankan sehingga Perda APBD 2020 makin mustahil disepakati bersama.
"Makin parah dengan adanya pandemi COVID-19 karena perencanaan anggaran penggunaan APBD yang hanya berdasarkan peraturan bupati praktis tanpa peran DPRD sama sekali, bahkan dewan tidak diberi tembusan terkait dengan anggaran dana COVID-19," katanya.
Baca juga: Pilkada Jember, Faida-Vian lolos verifikasi faktual calon perseorangan
Kustiono menilai terlalu banyak fakta keburukan, kegagalan, pelanggaran, dan segala karut-marut Pemkab Jember sejak kepemimpinan Bupati Faida serta ditambah opini BPK terhadap pengelolaan keuangan APBD 2019 dengan disclaimer atau tidak menyatakan pendapat.
"Dengan demikian, kami menilai kepemimpinan Bupati Faida dinilai telah gagal menjalankan amanat rakyat untuk mengelola triliunan rupiah uang negara semata-mata demi kesejahteraan rakyat Jember," ujarnya.
Pantauan di lapangan, petugas melakukan penyemprotan disinfektan di area massa yang berdemonstrasi sebagai protokol kesehatan dan massa pun bersedia untuk disemprot, serta tetap menggunakan masker selama mengikuti unjuk rasa.
Polisi juga melakukan pengamanan secara ketat terhadap aksi unjuk rasa dengan memberi kawat berduri sepanjang gedung DPRD Kabupaten Jember agar massa tidak masuk ke dalam gedung dewan.
Sementara itu, Ketua DPRD Jember M. Itqon Syauqi menemui perwakilan pengunjuk rasa di luar gedung dewan dan mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang memberikan dukungan kepada lembaganya.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2020
Aksi massa yang dipimpin K.H. Syaiful Rijal (Gus Syef) berkumpul di lapangan Talangsari menuju ke bundaran DPRD Kabupaten Jember dengan membawa sejumlah poster yang berisi kecaman terhadap Pemerintah Kabupaten Jember di bawah kepemimpinan Bupati Jember Faida.
"Kami sangat mendukung sepenuhnya DPRD Kabupaten Jember menjalankan hak menyatakan pendapat untuk memakzulkan Bupati Jember Faida," kata koordinator aksi Kustiono Musri di Jember.
Baca juga: Pengamanan paripurna DPRD Jember diperketat, seribu personel gabungan disiagakan
Menurut ia, penggunaan dua hak konstitusi DPRD Kabupaten Jember, yakni hak interpelasi dan hak angket, tidak membuat Bupati Faida berbenah untuk memperbaiki hubungan dengan lembaga legislatif sebagai mitranya dalam menjalankan pemerintahan.
"Faktanya Pemkab Jember di bawah kendali Bupati Faida justru makin berjalan sendiri dan mengabaikan eksistensi lembaga legislatif tersebut," katanya.
Baca juga: DPRD Jember jadwalkan gelar rapat paripurna hak menyatakan pendapat
Ia menjelaskan persyaratan untuk membahas APBD 2020 yang diminta DPRD agar Bupati mematuhi dan menjalankan terlebih dahulu perubahan KSOTK sesuai dengan Surat Mendagri dan Gubernur Jawa Timur tidak juga dijalankan sehingga Perda APBD 2020 makin mustahil disepakati bersama.
"Makin parah dengan adanya pandemi COVID-19 karena perencanaan anggaran penggunaan APBD yang hanya berdasarkan peraturan bupati praktis tanpa peran DPRD sama sekali, bahkan dewan tidak diberi tembusan terkait dengan anggaran dana COVID-19," katanya.
Baca juga: Pilkada Jember, Faida-Vian lolos verifikasi faktual calon perseorangan
Kustiono menilai terlalu banyak fakta keburukan, kegagalan, pelanggaran, dan segala karut-marut Pemkab Jember sejak kepemimpinan Bupati Faida serta ditambah opini BPK terhadap pengelolaan keuangan APBD 2019 dengan disclaimer atau tidak menyatakan pendapat.
"Dengan demikian, kami menilai kepemimpinan Bupati Faida dinilai telah gagal menjalankan amanat rakyat untuk mengelola triliunan rupiah uang negara semata-mata demi kesejahteraan rakyat Jember," ujarnya.
Pantauan di lapangan, petugas melakukan penyemprotan disinfektan di area massa yang berdemonstrasi sebagai protokol kesehatan dan massa pun bersedia untuk disemprot, serta tetap menggunakan masker selama mengikuti unjuk rasa.
Polisi juga melakukan pengamanan secara ketat terhadap aksi unjuk rasa dengan memberi kawat berduri sepanjang gedung DPRD Kabupaten Jember agar massa tidak masuk ke dalam gedung dewan.
Sementara itu, Ketua DPRD Jember M. Itqon Syauqi menemui perwakilan pengunjuk rasa di luar gedung dewan dan mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang memberikan dukungan kepada lembaganya.
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2020