Jember (Antaranews Jatim) - Diskusi media tentang stunting yang digelar LSM Prakarsa Jatim bersama Yappika ActionAid di Kabupaten Jember menghasilkan 13 rekomendasi untuk ditindaklanjuti berbagai pihak.
"Hasil diskusi dengan berbagai pihak menghasilan 13 poin secara garis besar terkait dengan isu stunting yang harus mendapat perhatian," kata Direktur Prakarsa Jatim Madekhan di Jember, Kamis.
Beberapa rekomendasi tersebut di antaranya persoalan stunting merupakan persoalan multidimensi karena menyangkut literasi gizi, kecerdasan anak, dan tinggi badan, kemudian penanganan stunting juga harus dibawa pada upaya sosialisasi sumber daya kesehatan alternatif yang berbasis tradisi nonmedis seperti gerakan kebun sehat.
Selanjutnya prioritas penanganan stunting juga jangan terjebak dalam kepentingan pabrikan obat dan makanan suplemen gizi, melakukan kampanye kesehatan dengan pendekatan krisis stunting, perlu adanya keseriusan linearitas antara isu stunting, kebijakan, dan implementasi oleh Pemkab Jember.
"Selain itu, juga dibutuhkan kampanye revitalisasi posyandu dengan gerakan bertanya pada kader posyandu, kemudian mendorong desa untuk memperhatikan posyandu karena posyandu milik desa, sehingga juga diperlukan standarisasi peralatan posyandu yang mendukung peranan kader untuk memantau dan mencegah balita stunting," katanya.
Menurutnya jumlah balita stunting yang mencapai 30 persen dari total 180.000 balita di Jember merupakan angka yang sangat tinggi, sehingga perlu peranan multipihak untuk mengatasi persoalan kesehatan tersebut.
"Data itu juga menjadi penguat untuk LSM Prakarsa Jatim dalam bekerja melalui program #AnakSehat di Jember terkait pencegahan stunting berbasis masyarakat karena berdasarkan hasil diskusi tadi menyebutkan metode pendampingan merupakan cara yang paling ampuh dalam kasus penanganan dan pencegahan stunting," ujarnya.
Ia mengatakan Kabupaten Jember masuk dalam lima kabupaten terbanyak prevalensi stunting di Jatim, sehingga peran posyandu menjadi ujung tombak dalam pencegahan stunting dengan dorongan adanya infrastruktur memadai yang menjadi kewenangan dari desa.
"Kami juga berharap media mengambil perannya dengan bijak dalam mengatasi kasus stunting di Jember melalui pemberitaannya karena peranan media sangat penting dalam hal penyampaian informasi dan edukasi terkait isu stunting kepada masyarakat," katanya, menambahkan.
Dalam diskusi media tersebut dihadiri dari perwakilan Bappeda, Dinkes, sejumlah LSM, akademisi dan jurnalis yang berkomitmen untuk bekerjasama untuk mengatasi persoalan stunting di Jember.(*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2018
"Hasil diskusi dengan berbagai pihak menghasilan 13 poin secara garis besar terkait dengan isu stunting yang harus mendapat perhatian," kata Direktur Prakarsa Jatim Madekhan di Jember, Kamis.
Beberapa rekomendasi tersebut di antaranya persoalan stunting merupakan persoalan multidimensi karena menyangkut literasi gizi, kecerdasan anak, dan tinggi badan, kemudian penanganan stunting juga harus dibawa pada upaya sosialisasi sumber daya kesehatan alternatif yang berbasis tradisi nonmedis seperti gerakan kebun sehat.
Selanjutnya prioritas penanganan stunting juga jangan terjebak dalam kepentingan pabrikan obat dan makanan suplemen gizi, melakukan kampanye kesehatan dengan pendekatan krisis stunting, perlu adanya keseriusan linearitas antara isu stunting, kebijakan, dan implementasi oleh Pemkab Jember.
"Selain itu, juga dibutuhkan kampanye revitalisasi posyandu dengan gerakan bertanya pada kader posyandu, kemudian mendorong desa untuk memperhatikan posyandu karena posyandu milik desa, sehingga juga diperlukan standarisasi peralatan posyandu yang mendukung peranan kader untuk memantau dan mencegah balita stunting," katanya.
Menurutnya jumlah balita stunting yang mencapai 30 persen dari total 180.000 balita di Jember merupakan angka yang sangat tinggi, sehingga perlu peranan multipihak untuk mengatasi persoalan kesehatan tersebut.
"Data itu juga menjadi penguat untuk LSM Prakarsa Jatim dalam bekerja melalui program #AnakSehat di Jember terkait pencegahan stunting berbasis masyarakat karena berdasarkan hasil diskusi tadi menyebutkan metode pendampingan merupakan cara yang paling ampuh dalam kasus penanganan dan pencegahan stunting," ujarnya.
Ia mengatakan Kabupaten Jember masuk dalam lima kabupaten terbanyak prevalensi stunting di Jatim, sehingga peran posyandu menjadi ujung tombak dalam pencegahan stunting dengan dorongan adanya infrastruktur memadai yang menjadi kewenangan dari desa.
"Kami juga berharap media mengambil perannya dengan bijak dalam mengatasi kasus stunting di Jember melalui pemberitaannya karena peranan media sangat penting dalam hal penyampaian informasi dan edukasi terkait isu stunting kepada masyarakat," katanya, menambahkan.
Dalam diskusi media tersebut dihadiri dari perwakilan Bappeda, Dinkes, sejumlah LSM, akademisi dan jurnalis yang berkomitmen untuk bekerjasama untuk mengatasi persoalan stunting di Jember.(*)
Editor : Endang Sukarelawati
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2018