Surabaya (ANTARA) - Perhimpunan Hotel dan Media Indonesia (PHMI) menggelar sesi diskusi dengan tajuk "Crisis Management" untuk mempererat hubungan antara hotel, aparat penegak hukum dan media.
Diskusi tersebut, membahas permasalahan bagaimana manajemen hotel harus bersikap ketika menghadapi permasalahan, khususnya yang berkaitan dengan pelanggaran hukum di lingkungan perhotelan, yang digelar di Sekretariat Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jawa Timur.
Ketua Umum DPP PHMI Arief Rahman dalam keterangannya yang diterima di Surabaya, Rabu, mengatakan dengan adanya gelaran diskusi ini dapat lebih mempererat hubungan antara hotel, aparat penegak hukum, dan media.
"Banyak hal, kejadian sering terjadi di hotel yang tidak diinginkan, karena itu PHMI ingin ada pemahaman bersama antara teman-teman hotel, aparat keamanan dan media, agar bisa menjadi sinergi baik demi pertumbuhan industri pariwisata di Tanah Air," katanya.
Ketua PWI Jatim Lutfil Hakim mengatakan peran Public Relation hotel dalam merespons suatu permasalahan itu sangat penting, karena semakin direspons cepat, maka permasalahan tersebut dapat terselesaikan tanpa harus melebar kemana-mana.
"Misalnya ketika hotelnya digerebek polisi karena kasus narkoba, maka PR atau Humas hotel harus cepat merespons permasalahan tersebut, jangan terlalu lama karena nantinya akan bertambah liar kasusnya dan bisa membentuk imej negatif untuk hotelnya," ucapnya.
Lutfil menjelaskan, respons yang cepat tersebut dilakukan dengan koordinasi bersama pihak-pihak terkait seperti manajemen hotel, polisi hingga Satpol PP.
"Ini dilakukan sebelum memberikan statement khusus kepada pihak media yang bisa dipastikan akan membutuhkan keterangan dari pihak hotel terkait adanya masalah di hotel tersebut," katanya.
Terlebih, lanjutnya, di zaman digital seperti sekarang ini, tidak hanya media mainstream saja yang harus dihadapi pihak hotel namun juga aktivis media sosial.
"Media saja ada yang media resmi, ada yang juga tidak resmi. Di zaman digital seperti sekarang sangat mudah menjadi seorang jurnalis. Semua orang bisa dengan mudah mengaku sebagai jurnalis," tuturnya.
Ditempat yang sama, AKBP Beny Elfian Syah mengaku bisa memaklumi keresahan manajemen hotel ketika ada petugas melakukan tindakan pemeriksaan menyusul adanya dugaan tindak kriminal yang membuat publik berasumsi jelek.
“Kami maklum bila berita ini lalu bikin pihak hotel merasa tidak nyaman,” katanya.
Meskipun begitu, pihaknya mengingatkan bahwa ketika aparat melakukan upaya penegakan hukum tentunya didasari ketentuan hukum yang melekat pada tugasnya.
Oleh karena itu, dirinya berharap kerjasama pengelola hotel untuk menjaga agar tidak terjadi hal-hal yang berkaitan dengan pelanggaran hukum.(*)
