Surabaya (Antara Jatim) - Puluhan ilmuwan dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya akan meneliti lokasi pengeboran sumur baru Lapindo Brantas Inc selama tiga bulan.
"Penelitian kali ini melibatkan lebih dari 40 peneliti asal ITS yang terbagi dalam empat tim," kata Ketua Pusat Studi Kebumian, Bencana, dan Perubahan Iklim (PSKBPI) ITS, Dr Ir Amien Widodo MS, di Surabaya, Kamis.
Tim yang dibawahi oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jawa Timur itu dipimpin oleh Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) ITS, Prof Dr Adi Soeprijanto MT.
"Kami akan terjun langsung ke lapangan untuk mengkaji secara teknis dan persepsi sosial masyarakat di sekitar lokasi pengeboran. Tim akan mulai bekerja mulai Februari 2016," katanya.
Menurut geolog yang pernah terlibat dalam penelitian yang sama pada 2008 dan 2010 itu, sebagian peneliti akan berfokus pada pengukuran persepsi sosial dan ekonomi masyarakat sekitar yang terkena dampak pengeboran itu.
"Tiga tim lainnya adalah tim geomatika untuk mengukur kondisi penurunan tanah, tim geofisika untuk melihat retakan di bawah tanah, dan tim analisis risiko," katanya.
Dosen Teknik Geofisika ITS itu mengatakan hasil penelitian yang berupa mitigasi akan memunculkan analisis risiko, sehingga bisa diketahui tingkat ancaman di daerah tersebut.
"Jika risikonya tinggi, kita cari cara untuk menurunkannya. Kalau memang sudah tidak bisa diatasi, pengeboran tidak bisa dilakukan di sana," tegasnya.
Saat ini, tim ITS sedang proses menyiapkan alat dan tinggal menunggu perintah dari Gubernur Jawa Timur Dr Soekarwo.
"Penelitian ini sangat penting bagi keberlangsungan pengeboran sumur baru Lapindo ke depan. Gubernur butuh data pendukung untuk bisa melanjutkan aktivitas tersebut," katanya.
Rencana pengeboran sumur baru Lapindo Brantas Inc saat ini telah menuai protes dari masyarakat sekitar, yang menyebabkan aktivitas tersebut sementara dihentikan. Trauma akan terulangnya tragedi semburan lumpur yang terjadi pada 29 Mei 2006 menjadi alasannya.
"Karena itu, pengeboran yang akan dilakukan di Desa Kedungbanteng, Kecamatan Tanggulangin, Sidoarjo tersebut memiliki risiko yang tinggi jika tidak diteliti kembali terlebih dahulu. Saya setuju kalau dihentikan sementara," katanya. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2016
"Penelitian kali ini melibatkan lebih dari 40 peneliti asal ITS yang terbagi dalam empat tim," kata Ketua Pusat Studi Kebumian, Bencana, dan Perubahan Iklim (PSKBPI) ITS, Dr Ir Amien Widodo MS, di Surabaya, Kamis.
Tim yang dibawahi oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jawa Timur itu dipimpin oleh Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) ITS, Prof Dr Adi Soeprijanto MT.
"Kami akan terjun langsung ke lapangan untuk mengkaji secara teknis dan persepsi sosial masyarakat di sekitar lokasi pengeboran. Tim akan mulai bekerja mulai Februari 2016," katanya.
Menurut geolog yang pernah terlibat dalam penelitian yang sama pada 2008 dan 2010 itu, sebagian peneliti akan berfokus pada pengukuran persepsi sosial dan ekonomi masyarakat sekitar yang terkena dampak pengeboran itu.
"Tiga tim lainnya adalah tim geomatika untuk mengukur kondisi penurunan tanah, tim geofisika untuk melihat retakan di bawah tanah, dan tim analisis risiko," katanya.
Dosen Teknik Geofisika ITS itu mengatakan hasil penelitian yang berupa mitigasi akan memunculkan analisis risiko, sehingga bisa diketahui tingkat ancaman di daerah tersebut.
"Jika risikonya tinggi, kita cari cara untuk menurunkannya. Kalau memang sudah tidak bisa diatasi, pengeboran tidak bisa dilakukan di sana," tegasnya.
Saat ini, tim ITS sedang proses menyiapkan alat dan tinggal menunggu perintah dari Gubernur Jawa Timur Dr Soekarwo.
"Penelitian ini sangat penting bagi keberlangsungan pengeboran sumur baru Lapindo ke depan. Gubernur butuh data pendukung untuk bisa melanjutkan aktivitas tersebut," katanya.
Rencana pengeboran sumur baru Lapindo Brantas Inc saat ini telah menuai protes dari masyarakat sekitar, yang menyebabkan aktivitas tersebut sementara dihentikan. Trauma akan terulangnya tragedi semburan lumpur yang terjadi pada 29 Mei 2006 menjadi alasannya.
"Karena itu, pengeboran yang akan dilakukan di Desa Kedungbanteng, Kecamatan Tanggulangin, Sidoarjo tersebut memiliki risiko yang tinggi jika tidak diteliti kembali terlebih dahulu. Saya setuju kalau dihentikan sementara," katanya. (*)
Editor : Slamet Hadi Purnomo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2016