#MALANG CORRUPTION WATCH

Kami memiliki 144 berita tentang malang corruption watch

MCW minta bakal calon kepala daerah pertegas komitmen antikorupsi

Lembaga swadaya masyarakat Malang Corruption Watch (MCW) meminta seluruh bakal calon kepala daerah yang maju di Pemilihan Kepala ...

Menko PMK sesalkan "Dirty Vote" dirilis di masa tenang Pemilu 2024

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyesalkan waktu perilisan film ...

LaNyalla ingatkan perlunya cermati pengelolaan keuangan desa

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) LaNyalla Mahmud Mattalitti mengingatkan para kepala desa harus mencermati pengelolaan ...

Polisi segera gelar perkara dugaan pungli insentif pemakaman COVID-19 di Malang

Kepolisian Resor Kota (Polresta) Malang Kota segera melaksanakan gelar perkara terkait kasus dugaan adanya pungutan liar ...

Polisi periksa sejumlah saksi kasus dugaan pungli dana pemakaman COVID-19 Kota Malang

Kepolisian Resor Kota Malang Kota telah melakukan pemeriksaan sejumlah saksi dalam kasus dugaan pungutan liar dan ...

Pemkot Malang kawal pengungkapan kasus dugaan pungli insentif pemakaman COVID-19

Pemerintah Kota Malang menyatakan pihaknya akan terus mengawal upaya pengungkapan kasus dugaan adanya pungutan liar dan ...

Polisi dalami dugaan pungli dana insentif pemakaman COVID-19 di Malang

Kepolisian Resor Kota (Polresta) Malang Kota masih melakukan pendalaman soal dugaan pungutan liar dan penyelewengan ...

Pemkot Malang proses pencairan insentif tim pemakaman COVID-19 periode Mei--Agustus

Pemerintah Kota Malang menyatakan saat ini sedang memproses pencairan dana insentif bagi tim pemakaman COVID-19, usai ...

Pemkot Malang bantah laporan MCW soal dugaan penyelewengan dana pemakaman COVID-19

Pemerintah Kota Malang memastikan tidak ada penyelewengan dana insentif bagi tim pemakaman COVID-19 seperti dugaan dari laporan ...

Infografik - ancaman hukuman baru bagi koruptor

Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan MA Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Pemberantasan ...