#GRATIFIKASI IDUL FITRI

Kami memiliki 19 berita tentang gratifikasi idul fitri

KPK sebut masih ada penyalahgunaan kendaraan dinas untuk mudik 2026

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima informasi terkait masih adanya penyalahgunaan kendaraan dinas pada sejumlah instansi ...

Bupati Jember ingatkan ASN tak gunakan mobil dinas untuk mudik Lebaran

Bupati Jember Muhammad Fawait mengingatkan aparatur sipil negara (ASN) tidak menggunakan mobil dinas untuk kepentingan mudik ...

Gubernur Jatim larang ASN gunakan kendaraan dinas untuk mudik

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa melarang Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemprov Jatim menggunakan kendaraan dinas untuk ...

KPK terima ratusan laporan gratifikasi terkait Idul Fitri 1446 H

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga 10 April 2025 telah menerima 561 laporan gratifikasi terkait dengan Idul Fitri 1446 H. ...

Pemkab Probolinggo kandangkan ratusan mobil dinas selama libur Lebaran

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo, Jawa Timur mengandangkan 190 mobil dinas selama libur dan cuti bersama Lebaran yang ...

TPS terapkan anti pungli hingga gratifikasi lewat Pelindo Bersih

PT Terminal Petikemas Surabaya (TPS) menerapkan komitmen Pelindo Bersih yaitu anti pungutan liar (pungli), anti gratifikasi, anti ...

Pemkot Kediri ingatkan ASN jaga integritas dan profesionalisme

Pemerintah Kota Kediri, Jawa Timur, mengingatkan kepada aparatur sipil negara (ASN) di kota ini untuk menjaga integritas dan ...

Pemkot Kediri larang seluruh OPD terima gratifikasi terkait Lebaran

Pemerintah Kota Kediri, Jawa Timur, melarang seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) menerima bentuk gratifikasi apapun terkait ...

KPK terima 689 laporan gratifikasi selama Januari--Februari 2025

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima 689 laporan atas 774 objek gratifikasi, dengan nilai total pelaporan Rp3.176.643.372 ...

Jelang Lebaran, KPK ingatkan ASN dan pejabat tolak gratifikasi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan seluruh aparatur sipil negara (ASN) dan pejabat penyelenggara negara (PN) untuk ...