Surabaya (ANTARA) - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan pentingnya sinergi antar unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) provinsi, kabupaten/kota, hingga kecamatan untuk menyelesaikan berbagai persoalan, sehingga kerukunan, keamanan, dan ketertiban umum di Jatim pun terjaga.
"Hari ini saya ingin mengucapkan selamat datang dan terima kasih. Ada Kapolrestabes, Kapolres sampai dengan Kapolsek, kemudian Pak Kajati beserta peserta Sekolah Kajari se-Jawa Timur, juga Kepala Pengadilan Tinggi dan seluruh Kepala Pengadilan Negeri se-Jawa Timur,” ujar Khofifah usai Rapat Koordinasi Forkopimda Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Forkopimcam se-Jawa Timur di Surabaya, Selasa.
Khofifah menjelaskan kegiatan tersebut juga dihadiri perwakilan Komando Daerah Militer (Kodam), Komando Armada II (Koarmada II), Divisi Infanteri 2 Komando Strategis Angkatan Darat (Divif 2 Kostrad), serta unsur Badan Intelijen Negara Daerah (Binda).
Ia berharap forum koordinasi itu menjadi sarana “rembuk nyekrup” untuk menyatukan langkah seluruh pihak dalam menyelesaikan berbagai persoalan di daerah, termasuk penguatan rumah restoratif justice yang telah dijalankan melalui kerja sama antara bupati/wali kota dengan seluruh Kejaksaan Negeri (Kejari) di Jawa Timur.
“Rumah restoratif justice tidak hanya menyelesaikan masalah jangka pendek, tetapi juga menjadi solusi jangka panjang,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Khofifah juga menyoroti persoalan penyalahgunaan narkotika yang dikategorikan sebagai extraordinary crime.
Ia meminta seluruh jajaran Forkopimda dan Forkopimcam agar tidak menyepelekan peredaran maupun penyalahgunaannya.
“Jangan pernah under-estimate terhadap apakah produksinya, pengedarannya, atau penyalahgunaannya. Kita perlu memperkuat fasilitas rehabilitasi dan menambah jumlah Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL),” ujarnya.
Selain aspek keamanan, Khofifah juga menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor dalam program prioritas nasional seperti penanganan kemiskinan ekstrem, pangan, dan perumahan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
"Program pangan di Jawa Timur ini harus terus sinergis. Di TNI AD fokus pada padi, Kepolisian pada jagung, dan TNI AL pada kedelai-pajali, padi-jagung-kedelai-semua harus nyekrup dan dikoordinasikan dengan kepala daerah," katanya.
