Madiun (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Madiun, Jawa Timur melibatkan kader Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) guna mempercepat pelaksanaan program strategis pemerintah sebagai upaya mewujudkan Astacita menuju Indonesia Emas 2045.
Wakil Bupati Madiun Purnomo Hadi di Madiun menegaskan bahwa PKK merupakan organisasi formal yang sah dan mitra utama pemerintah dalam upaya menyejahterakan keluarga.
"Melalui pembinaan ini PKK akan mengetahui perannya baik di tingkat desa, kelurahan, kecamatan, hingga kabupaten untuk bersinergi dengan pemerintah bagaimana mewujudkan program pembangunan kesejahteraan keluarga di Kabupaten Madiun yang linier dengan pusat," ujar Wabup dalam kegiatan Pembekalan Pembinaan Terpadu PKK Sehat Lestari Berencana Tahun 2025 di Pendopo Muda Graha Madiun, Kamis.
Oleh sebab itu peran PKK dinilai sangat penting untuk ikut mewujudkan visi dan misi Kabupaten Madiun Bersahaja di kepemimpinan Bupati Hari Wuryanto dan Wabup Purnomo Hadi.
Utamanya dalam pelaksanaan program prioritas kolaborasi dengan pemda dan pusat, termasuk percepatan penurunan stunting, ketahanan pangan, edukasi program cek kesehatan gratis, serta turut merawat program unggulan satu desa satu mobil siaga.
Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Madiun Erni Hari Wuryanto mengatakan kegiatan Pembekalan Pembinaan Terpadu PKK Sehat Lestari kali ini mengusung tema "Bergerak Bersama PKK, Mewujudkan Astacita Menuju Indonesia Emas".
"Tema tersebut menunjukkan kesiapan PKK di berbagai tingkatan untuk menyatukan langkah dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045," kata Erni.
Ia juga menekankan bahwa PKK berperan strategis dalam mendukung empat dari delapan Astacita pembangunan nasional, yakni memperkuat SDM, kesehatan, kesetaraan gender, hingga membangun dari desa untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
Melalui kegiatan kali ini, lanjutnya, diharapkan perwakilan kader yang hadir bisa meneruskan pengetahuan tersebut ke kader lainnya dan tokoh masyarakat hingga di tingkat RT dan keluarga, sehingga program berjalan optimal.
Kegiatan pembinaan PKK tersebut juga dilakukan pemberian bantuan sosial untuk sasaran keluarga pra-sejahtera dan balita bawah garis merah (MBG). Pembekalan menghadirkan narasumber dari Dinas PMD, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPKB dan PPPA) setempat.
