Jember, Jawa Timur (ANTARA) - Pakar ekonomi Universitas Jember (Unej) Hadi Paramu Ph.D menyebutkan bahwa terobosan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa cukup penting, namun injeksi dana harus diimbangi kesiapan perbankan dan kelayakan proyek.
"Ide-ide kebijakan fiskal terbaru menunjukkan pola pikir manajemen ekonomi yang proaktif, tetapi implementasinya menuntut kesiapan aktor keuangan dan analisis mendalam," kata Hadi dalam keterangan tertulis yang diterima di Jember, Jawa Timur, Minggu.
Dosen ahli financial management Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unej itu memberikan tanggapan atas langkah kebijakan terobosan yang diambil Menteri Keuangan bahwa yang dilakukan Purbaya cukup penting dan punya terobosan luar biasa.
"Intinya beliau memperhatikan 'idle capacity', khususnya 'idle cash'. Secara bisnis hal itu menarik karena 'over-liquidity' tidak baik, namun kekurangan likuiditas juga berbahaya, jadi yang diperlukan adalah keseimbangan,” katanya.
Ia menjelaskan bahwa fokus pada pemanfaatan sumber daya yang menganggur merupakan langkah strategis untuk menggerakkan ekonomi domestik.
"Kalau ada 'resource' yang dapat dimanfaatkan untuk menggerakkan ekonomi dalam negeri, ya sebaiknya dimanfaatkan. Namun ide bagus saja tidak cukup; setelah dana digelontorkan, ada pihak lain yang punya tugas besar, yaitu perbankan yang dipercaya menyalurkan dana tersebut,” tuturnya.
Ia juga menekankan adanya konsekuensi bagi lembaga penyalur dan fasilitas yang diberikan bukan semata "blessing", ada pekerjaan rumah besar bagi perbankan untuk menyalurkannya secara tepat sasaran, serta mengingatkan pula bahwa dana tersebut tidak gratis.
“Menteri Purbaya menyampaikan bahwa dana itu ada biayanya yang harus dibayarkan ke negara, kalau tidak salah sekitar 4 persen. Artinya jika dana tidak terserap atau disalahgunakan, ada biaya yang harus ditanggung,” ujarnya.
Ia juga menyoroti mekanisme insentif dan sanksi yang disusun pemerintah. Di satu sisi ada peluang besar untuk menggerakkan ekonomi, di sisi lain ada "punishment", sehingga perbankan harus bekerja lebih proaktif dan bertanggung jawab dalam menyalurkan dana sehingga dampak ekonomi bisa optimal.
"Bayangkan ada kucuran dana segar Rp200 triliun di satu wilayah, idealnya ekonomi akan bergerak. Namun kita harus memandangnya sebagai proses transformasi, satu tindakan akan menghasilkan serangkaian dampak yang perlu dipelajari. Dampaknya bukan selalu instan; cenderung bersifat jangka menengah hingga panjang dan menuntut kesabaran banyak pihak.” ujarnya.
Ia menekankan pentingnya kecermatan dari sisi pelaku usaha. Dari perspektif perusahaan, ekspansi bukan sekadar isu ketersediaan dana, harus ada prospek pasar yang jelas dan ekspansi membutuhkan dana segar, baik melalui ekuitas maupun liabilitas.
"Kuncinya, perusahaan harus melihat peluang terlebih dahulu. Tidak cukup hanya memberi fasilitas baru lalu dana tersedot begitu saja tanpa kajian kelayakan yang matang,” katanya.
Ia mengingatkan adanya interaksi antara sisi penawaran dan permintaan. Penawarannya ada, yakni kucuran dana; tetapi jika permintaan untuk proyek atau ekspansi belum yakin terhadap prospek pasar, maka dana murah sekalipun belum tentu terserap optimal. Oleh sebab itu diperlukan analisis yang mendalam sebelum implementasi.
Ia menjelaskan bahwa terobosan kebijakan fiskal wajib diapresiasi sebagai stimulus, tetapi efektivitasnya bergantung pada tata kelola, kapasitas penyalur dan kesiapan pelaku usaha.
"Langkah itu menarik dan berpotensi memicu pertumbuhan, namun harus diikuti monitoring ketat, evaluasi dan kolaborasi antara pemerintah, perbankan, dan sektor swasta agar tujuan pemulihan dan transformasi ekonomi benar-benar tercapai," katanya.
