Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa meminta jajaran direktoratnya, khususnya Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) untuk dapat lebih serius meningkatkan penerimaan pajak pada tahun ini.
Ia menargetkan rasio pajak terhadap produk domestik bruto (PDB) atau tax ratio dapat naik ke level 11-12 persen.
“Saya sih mengharapkan ada perbaikan tax collection rate yang signifikan, dari 9 persen sekarang, mungkin 11-12 persen untuk tahun ini. Tahun depan kita perbaiki lagi. Jadi ini misi kita, misi yang berat untuk pajak,” ujar Purbaya dalam acara pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian Keuangan di Jakarta, Jumat.
Purbaya menegaskan persoalan penerimaan pajak merupakan isu serius yang harus menjadi fokus bersama seluruh jajaran Kementerian Keuangan. Sebagaimana diketahui, rasio pajak Indonesia pada kuartal III 2025 tercatat sebesar 8,58 persen.
Ia menjelaskan, capaian penerimaan pajak yang berada di bawah target pada tahun lalu masih dapat dimaklumi karena adanya perlambatan ekonomi. Namun, alasan tersebut tidak lagi relevan untuk tahun ini.
“Kalau kemarin kita mencapainya di bawah target, saya bisa ngelead di depan DPR, bisa beralasan bahwa ekonominya lambat. Tapi tahun ini kan enggak bisa lagi,” kata dia.
Purbaya juga mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto kerap menyinggung agar praktik ilegal seperti underinvoicing yang menyebabkan kebocoran penerimaan negara agar segera dibereskan.
“Jangan sampai bulan nanti Presiden masih mengumumkan hal-hal seperti ini, dia bilang gini, 'ada kebocoran, pajaknya ada underinvoicing' di bea cukai dan perpajakan kita. Beliau mengungkapkan itu berkali-kali setiap meeting,” ujarnya.
Oleh karena itu, ia berpesan kepada para pejabat eselon II yang baru dilantik agar upaya peningkatan penerimaan negara dilakukan secara serius, baik di tingkat pusat maupun daerah. Ia juga meminta para pimpinan untuk turun langsung memantau kinerja jajaran di lapangan.
“Jadi upaya kita harus sungguh-sungguh, bapak-bapak ibu-ibu jangan main-main di pusat dan daerah, pimpinan turun ke bawah lihat kinerja anak buahnya. Pokoknya akhir tahun saya enggak mau dengar kalimat itu lagi dari presiden,” tegasnya.
Adapun Kementerian Keuangan mencatat realisasi penerimaan pajak hingga akhir Desember 2025 mencapai Rp1.917,6 triliun atau 87,6 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 sebesar Rp2.189,3 triliun.
Dengan capaian tersebut, penerimaan pajak pada 2025 mengalami shortfall sekitar Rp271,7 triliun.
