Surabaya, Jatim (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyoroti peredaran gula rafinasi yang seharusnya diperuntukkan bagi kebutuhan industri, namun justru merembes ke pasar konsumsi.
"Sekarang ada problem yang serius yaitu gula dari petani tidak terserap di pasar karena ada gula rafinasi yang seharusnya diperuntukkan industri malah merembes ke konsumen," kata Anggota Komisi VI DPR RI M Sarmuji di Surabaya, Jatim, Kamis.
Sarmuji menegaskan harus ada upaya dalam mengendalikan kuota impor gula rafinasi karena apabila kuota impor melebihi kebutuhan industri, maka dipastikan akan terjadi kebocoran ke pasar konsumsi.
Ia pun tak memungkiri bahwa pengendalian gula rafinasi memang sulit, sehingga harus dihitung dengan benar besaran kebutuhan gula rafinasi untuk industri dan perhitungannya harus transparan.
Ia memastikan Komisi VI DPR RI berkomitmen memperjuangkan kebijakan yang lebih tepat sasaran untuk mendukung ketahanan pangan nasional sekaligus melindungi keberlangsungan industri gula rakyat.
"Jika berlebihan pasti akan menimbulkan masalah," ujar Sarmuji.
Direktur Utama PT Sinergi Gula Nusantara (SGN) Mahmudi menuturkan pentingnya dukungan pemerintah dalam memperkuat ekosistem industri gula termasuk dalam mengendalikan rembesan rafinasi.
Kemudian, juga dukungan offtake gula petani melalui CPP Gula untuk memastikan penyerapan gula petani sebelum musim giling, sehingga stok tidak menumpuk.
Selanjutnya, adalah tata niaga gula dengan menetapkan harga acuan musiman tetes untuk menjaga harga serta pembebasan pajak PPh 22 atas pembelian gula petani oleh Danatara, ID Food, dan PTPN sebagai pelaksana buffer serapan gula.
