Situbondo (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Situbondo, Jawa Timur, gencar memantau operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk memastikan dapur umum Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjalankan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang sudah ditentukan.
"Monitoring ini sudah yang kesekian kalinya, kami memantau langsung dapur umum MBG untuk memastikan SPPG menjalankan SOP mulai dari tempat masak dan dapur hingga pengolahan bahan masakan harus sesuai standar," ujar Wakil Bupati (Wabup) Situbondo Ulfiyah kepada wartawan di Situbondo, Jumat.
Pada pekan lalu tepatnya 4 September 2025 ratusan siswa SMA Negeri 1 Panji, Kabupaten Situbondo, mengalami sakit perut dan diare diduga mengalami keracunan setelah sehari mengonsumsi makanan dari Program MBG.
Wabup meminta kepada kepala SPPG terus menerus memantau dan mengawasi operasional di dapur umum MBG yang dikelolanya.
Menurut dia, kepala dapur umum MBG tidak hanya mengurus administrasi saja, tapi juga harus punya keahlian lebih dari juru masak dan bahkan kepala SPPG harus berada di dapur umum ketika sedang beroperasi mengolah makanan yang nantinya dikonsumsi pelajar.
"Kami juga menekankan untuk pembelian bahan pangan untuk kebutuhan makan bergizi itu juga membeli di Situbondo, penting juga untuk penyedianya harus legalitasnya jelas, karena jika tidak akan menjadi temuan kepala SPPG," ucapnya.
Dari pantauan pada hari ini Wabup Situbondo Ulfiyah melakukan monitoring dan evaluasi (monev) pada dua titik SPPG di Desa Klatakan, Kecamatan Kendit, dan Desa Buduan, Kecamatan Suboh.
Untuk sementara dapur umum MBG yang mulai beroperasi sejak 19 Agustus 2025 ada lima SPPG dan mendistribusikan makan bergizi itu untuk sekitar 20.000 siswa. Lima SPPG tersebar di Kecamatan Kota Situbondo, Panarukan, Kendit, Panji, dan Kecamatan Suboh.
