Ankara (ANTARA) - Otoritas Nepal, Senin menerjunkan personel militer usai bentrokan berdarah antara pengunjuk rasa dan pihak kepolisian dalam protes anti-korupsi dan pemblokiran media sosial mengakibatkan jatuhnya 19 korban jiwa.
Dilaporkan harian Himalayan Times, keputusan tersebut diteken "usai pengunjuk rasa menerobos wilayah terlarang dan merangsek masuk ke kompleks Parlemen Federal", sehingga memicu pemberlakuan jam malam.
Sekurangnya 347 orang terluka, puluhan di antaranya dalam kondisi kritis, sementara berbagai rumah sakit dilaporkan penuh, menurut Kathmandu Post.
Otoritas setempat masih belum mengeluarkan pernyataan apapun terkait korban jiwa yang jatuh dalam unjuk rasa.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Nepal Ramesh Lekhak menyatakan pengunduran dirinya pada Senin malam waktu setempat usai mengaku bertanggung jawab penuh atas tindakan keras pihak berwajib dalam unjuk rasa, dilaporkan Himalayan Times.
Menurut pengelola rumah sakit, sekurangnya 17 orang tewas di beberapa rumah sakit di Kathmandu. Dua korban lainnya, yang ditembak dalam unjuk rasa di Itahari, juga dilaporkan tewas setelah dirawat di Sunsari.
Dengan demikian, jumlah korban tewas akibat unjuk rasa di berbagai kota di Nepal saat ini menyentuh angka 19 jiwa.
Merespons bentrokan berdarah yang terjadi, otoritas setempat memberlakukan jam malam di Kathmandu.
Dalam demonstrasi yang terjadi, para pengunjuk rasa "Generasi Z" mendobrak barikade polisi dan memanjat pagar kompleks parlemen di Kathmandu.
Pihak keamanan membalas dengan menembakkan gas air mata dan meriam air untuk membubarkan pengunjuk rasa, yang sebelumnya berjanji akan melangsungkan protes secara damai, demikian dilaporkan media setempat serta yang tampak dari dokumentasi yang beredar secara daring.
Protes yang merebak di berbagai kota di Nepal tersebut, antara lain ibu kota Kathmandu, kemudian Pokhara, Butwal, dan Biratnagar, para pengunjukrasa mengecam korupsi di pemerintahan dan pelarangan media sosial.
Pekan lalu, Nepal memblokir sejumlah media sosial besar setelah pengelolanya tak kunjung mendaftarkan aplikasi mereka kepada otoritas Nepal.
Kementerian Komunikasi dan Teknologi Informasi Nepal memberlakukan larangan tersebut setelah memberi waktu selama 7 hari sejak 28 Agustus kepada pengelola media sosial untuk mendaftar.
Atas keputusan tersebut, berbagai media sosial terdampak pemblokiran di Nepal, antara lain Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube, X (dahulu Twitter), Reddit, dan LinkedIn.
Pemerintah Nepal menjamin pemblokiran tersebut akan dicabut begitu pengelola sosial media mendaftarkan aplikasinya kepada pemerintah.
Kebijakan tersebut dikecam oleh partai oposisi utama di Nepal.
Sumber: Anadolu
