Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara, Abdul Azis, bukan sebuah drama.
Oleh sebab itu, KPK mengatakan akan menjelaskan kronologi OTT Abdul Azis tersebut kepada publik.
“Nanti kami jelaskan kronologi dan konstruksi perkaranya seperti apa supaya masyarakat juga bisa menilai bahwa ini bukan drama, tetapi memang ada fakta-fakta perbuatannya,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo saat dikonfirmasi ANTARA dari Jakarta, Jumat.
Sementara itu, Budi mengatakan bahwa KPK dalam kegiatan OTT tersebut mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat Sultra.
Sebelumnya, KPK dikabarkan telah melakukan OTT dan menangkap Abdul Azis, sehingga dirinya membantah informasi tersebut. Adapun kasus tersebut berkaitan dengan dana alokasi khusus (DAK) untuk pembangunan atau peningkatan kualitas rumah sakit.
"Alhamdulillah, hari ini saya ada di samping Ahmad Sahroni (Wakil Ketua Komisi III DPR) dalam kondisi baik dan siap untuk menghadiri Rakernas NasDem," ujar Abdul Aziz kepada jurnalis jelang Rakernas NasDem di Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (7/8) sore.
Pada Kamis (7/8) malam, Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengungkapkan pihaknya telah menangkap tujuh orang dari dua lokasi terkait OTT di Sultra.
“Tim yang di Jakarta membawa atau mengamankan tiga orang. Kemudian tim dari Kendari atau Sulawesi Tenggara, kami mengamankan 4 orang,” ujar Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (7/8) malam.
Ia mengatakan tujuh orang yang ditangkap tersebut berlatar belakang aparatur sipil negara dan swasta.
Selain itu, dia mengatakan terdapat satu tim yang masih bertugas di Sulawesi Selatan. Walaupun demikian, dia tidak menyampaikan apakah tim tersebut bergerak di Makassar atau bukan.
Pada Jumat (8/8) pagi, Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto mengatakan lembaga antirasuah itu telah menangkap Abdul Azis setelah yang bersangkutan mengikuti Rakernas Partai NasDem, di Makassar, Sulawesi Selatan.
