Malang Raya (ANTARA) - Pemerintah Kota Malang mengusulkan penanganan banjir di kota tersebut agar masuk ke dalam program National Urban Flood Resilience Project (NUFReP) dari Bank Dunia.
"Kami mengusulkan (penanganan banjir) melalui program NUFReP, ini program untuk menangani banjir di Indonesia," kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (DPUPRPKP) Kota Malang Dandung Djulharjanto di Kota Malang, Jawa Timur, Selasa.
Meski demikian, tidak semua lokasi di Kota Malang diusulkan masuk ke dalam program tersebut, melainkan hanya dua titik, yakni Jalan Bondowoso hingga Jalan Tidar, serta Jalan Letjen Sutoyo hingga Jalan Jaksa Agung Suprapto.
Dua lokasi diusulkan lantaran dinilai sebagai titik rawan banjir di Kota Malang yang sebelumnya telah diidentifikasi oleh pemkot setempat. Banjir di tempat tersebut dikarenakan drainase yang ada tak lagi mampu menampung volume air ketika kondisi hujan.
Dandung menyatakan sudah bertemu dengan jajaran tim dari Bank Dunia guna membahas skema dan teknis pengerjaan proyek penanganan banjir itu.
Dia menjelaskan, di dalam pertemuan itu tim dari Bank Dunia melakukan verifikasi antara kondisi eksisting di lapangan dengan dokumen yang telah diajukan.
Selanjutnya, dilakukan peninjauan langsung ke lapangan untuk memastikan keakuratan lokasi.
"Memastikan persiapan Pemkot Malang, bahwa dokumen yang dikirim sesuai kondisi eksisting," ucapnya.
Ia menargetkan seluruh persyaratan administrasi bisa sepenuhnya rampung pada September 2025.
Sedangkan untuk dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) bisa tuntas Juli.
"Kami berharap di bulan September nanti sudah bisa klir semua. Kalau dokumen tinggal UKL-UPL, kemungkinan bulan ini bisa selesai," katanya.
Apabila seluruh dokumen yang dipersyaratkan bisa selesai sesuai target, maka pengerjaan proyek akan berjalan Oktober 2025.
"Sehingga nanti bulan Oktober bisa proses pengadaan," tutur dia.
