Jember, Jawa Timur (ANTARA) - Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti aspirasi petani sebagai dasar kebijakan pemerintah yang disampaikan saat menghadiri Festival Kopi di Kabupaten Jember, Jawa Timur.
"Pokoknya semua aspirasi terkait rakyat banyak yang selama ini menggantungkan harapannya, urusannya, aku pingin tampung dan kami bereskan bersama," kata Wamentan Sudaryono dalam keterangan tertulis yang diterima di Jember, Jumat.
Dalam forum dialog terbuka bersama petani kopi, tebu, dan pelaku usaha tani lainnya, Wamentan yang akrab disapa Mas Dar itu mendengarkan langsung keluhan serta usulan dari para petani di lapangan.
Salah satu aspirasi datang dari petani kopi asal Jember Zainal Arifin yang menyampaikan harapan petani agar ada kemudahan akses untuk ekspor kopi.
“Keinginan petani yang ada di Jember ingin ekspor Pak, ekspor sendiri, tidak melalui terminal-terminal yang lain Pak. Mumpung ada Bapak Wakil Menteri di sini dan Bapak Bupati," katanya.
Ia juga menyampaikan masukan terkait penguatan hukum untuk keberlanjutan perkebunan kopi dan berharap dengan hukum yang kuat maka tidak akan terjadi alih fungsi lahan menjadi lahan perumahan.
Menanggapi aspirasi tersebut, Sudaryono segera mengambil langkah cepat dan segera mengkoordinasikan penanggung jawab lokal (PIC).
“Bersalah dan dosa besar kalau saya sudah sampai di sini kemudian ada petani yang enggak bisa ekspor. Pak Bupati, pokoknya harus bisa ekspor. Nah tinggal ditunjuk siapa PIC-nya. Jadi nanti kami follow up," katanya.
Selain itu, petani lain yakni Hartono bertanya tentang pupuk bersubsidi bagi petani kopi di kawasan hutan kemasyarakatan (HKM).
“Mayoritas di Jember itu di kawasan hutan. Namun, pupuk sampai sekarang itu enggak dapat jatah Pak, padahal SK kami itu sudah jelas dari Menteri, hak kelolanya bukan Perhutani tapi kelompok, namun pupuk belum dapat,” katanya.
Menjawab itu, Wamentan menjelaskan bahwa penyaluran pupuk subsidi sangat tergantung pada data yang masuk ke dalam sistem Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok elektronik (e-RDKK), sehingga meminta agar petani kopi di hutan sosial untuk segera mendaftar melalui penyuluh pertanian.
“Komoditas kopi rakyat juga disubsidi. Jadi yang merasa belum, silahkan didaftarkan ke penyuluh pertaniannya. Ada validatornya yang memvalidasi, itu adalah penyuluh pertanian di lapangan,” katanya.
Tidak hanya aspirasi dan masukan, petani tebu yang ikut dalam dialog juga menyampaikan apresiasi atas kebijakan pemerintah.
Petani tebu Arum Sabil menjelaskan kesiapan petani mendukung Perpres Nomor 40 tahun 2023 untuk percepatan swasembada gula nasional dan yakin di bawah kepemimpinan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman dan Wamentan Sudaryono, target penambahan lahan tebu seluas 700 ribu hektare dapat tercapai.
“Kami yakin dengan semangat kepemimpinan Mas Wamen itu bisa tercapai luas area target Perpres seluas 700 ribu hektare. Target produktivitas sebenarnya 93 ton per hektare. Kebun kami bahkan pernah sampai 100 ton per hari," katanya.(*)
