Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan pembangunan rumah subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat.
"Makanya kita punya kuota rumah subsidi sudah naik dari 250 ribu unit menjadi 350 ribu unit, terbesar sepanjang sejarah Indonesia, dan itu membuka lapangan pekerjaan yang luar biasa," ujar Ara, di Jakarta, Selasa.
Pembangunan satu rumah subsidi membutuhkan lima pekerja, berarti 350 ribu unit rumah subsidi yang dibangun pada tahun ini membutuhkan 1,65 juta orang yang bekerja.
Pembangunan rumah subsidi juga dapat memicu dampak beruntun (multiplier effects) positif terhadap roda perekonomian sekitar, dan akan tumbuh warung-warung nasi bagi para pekerja di sekitar lokasi pembangunan rumah subsidi.
Belum lagi dampak positif terhadap sektor angkutan logistik dan industri material konstruksi, seperti semen, keramik, dan sebagainya.
"Jadi ekonomi ini bergerak," kata Ara.
Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) menyebut total anggaran fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) untuk membangun 350 ribu unit rumah bersubsidi pada 2025 mencapai Rp43 triliun.
Tahun ini pemerintah telah meningkatkan jumlah KPR FLPP untuk rumah subsidi dari sebelumnya 220 ribu unit menjadi 350 ribu unit rumah.
Awalnya, FLPP mendapat anggaran Rp18,7 triliun untuk pembangunan 220 ribu unit rumah. Dengan adanya penambahan kuota menjadi 350 ribu, maka anggaran ditambah sekitar Rp16,4 triliun, sehingga menjadi Rp35,1 triliun. FLPP dibiayai melalui skema campuran, yaitu 75 persen berasal dari pemerintah dan 25 persen dari bank, dengan dukungan dari Sarana Multigriya Finansial (SMF), dan penyertaan modal negara (PMN) Rp7,02 triliun, sehingga total menjadi Rp43 triliun.
