Tulungagung, Jatim (ANTARA) - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur mengidentifikasi ada tujuh titik di Jalur Lintas Selatan (JLS) yang rawan longsor.
Kepala Dinas PUPR Tulungagung, Dwi Hari Prasetyo, Jumat menyebutkan lokasi rawan longsor itu tersebar di sejumlah titik strategis dengan panorama laut, dan kini telah berdiri bangunan semipermanen maupun permanen.
"Lokasi itu dulunya tempat buangan tanah proyek JLS. Karena belum cukup padat, ada potensi longsor. Apalagi sekarang sudah digunakan warga untuk berjualan,” ujar Dwi Hari.
Menurutnya, pihaknya telah menerima surat resmi dari Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) terkait laporan kerawanan bencana tersebut.
Namun, Dwi menegaskan bahwa Pemkab Tulungagung tidak memiliki kewenangan menertibkan bangunan di lahan tersebut karena status aset berada di bawah pengelolaan Perhutani dan BBPJN.
"Penanganannya akan kami koordinasikan. Kami akan undang semua pihak terkait, termasuk DPRD, Perhutani, BBPJN, kecamatan, dan paguyuban pedagang kaki lima JLS," katanya.
Langkah itu, lanjutnya, sebagai bentuk pencegahan sekaligus kejelasan tanggung jawab jika sewaktu-waktu terjadi bencana.
"Jangan sampai nanti saling lempar tanggung jawab. Kami juga siapkan opsi relokasi untuk pedagang, sekarang sedang proses pengajuan kerja sama dengan Perhutani," jelas Dwi.
Selain ancaman longsor, tim teknis juga menemukan rekahan melintang di beberapa ruas JLS. Saat ini rekahan tersebut tengah diteliti untuk memastikan tingkat potensi bahayanya.
Jalur Lintas Selatan di Kabupaten Tulungagung membentang di empat kecamatan, yakni Besuki, Tanggunggunung, Pucanglaban, dan Kalidawir. Cuaca ekstrem berupa hujan sporadis setelah masa kering turut meningkatkan risiko pergerakan tanah di wilayah ini.
