Disdukcapil Bojonegoro dorong 45 desa segera beri pelayanan adminduk

Bojonegoro (ANTARA) - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bojonegoro mendorong 45 desa/kelurahan di wilayah setempat untuk bisa segera memberikan pelayanan administrasi kependudukan (adminduk) dengan melakukan koordinasi bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) setempat.

Kepala Disdukcapil Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, Yayan Rohman, Selasa, mengatakan, koordinasi untuk mempercepat pemberian pelayanan adminduk tersebut selain dengan DPMD, juga dilakukan dengan para camat di wilayah tersebut.

"Sebanyak 45 desa yang belum melayani administrasi kependudukan, Disdukcapil sudah melakukan koordinasi dengan camat dan dinas PMD mendorong desa tersebut melakukan penganggaran di APBDes," katanya.

Disdukcapil mencatat, hingga Mei 2025 tercatat di wilayah Kabupaten Bojonegoro sudah ada 385 desa/kelurahan yang bisa memberikan pelayanan adminduk dari jumlah keseluruhan sebanyak 430 desa/kelurahan.

Menurut Yayan, desa/kelurahan yang hingga saat ini belum memberikan pelayanan adminduk dikarenakan belum menganggarkan honor operator desa akibat karena keterbatasan anggaran.

Pasalnya semua beban anggaran mulai honor operator, alat tulis kantor (ATK), jaringan internet, alat kerja dan semuanya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

"Bisa jadi ada desa yang belum mampu, karena semua layanan adminduk sudah dilayani di kantor kecamatan. Sedangkan Disdukcapil hanya memfasilitasi pelatihan operator," jelasnya.

Pelayanan adminduk di desa/kelurahan, lanjut Yayan, dinilai menjadi solusi bagi masyarakat desa yang membutuhkan layanan tersebut.

Hal itu menjadi salah satu langkah kemandirian desa dengan memberikan pelayanan kependudukan seperti pembuatan kartu keluarga (KK), akta kelahiran, akta kematian dan surat pindah.

"Semua layanan adminduk tersebut bisa dilayani di desa, kecuali Kartu Tanda Penduduk (KTP) masih harus ke kecamatan karena berkaitan blanko dari Kemendagri," katanya.

Ia menambahkan, sebanyak 45 desa/kelurahan yang belum bisa memberikan pelayanan administrasi kependudukan berada di Kecamatan Ngraho, Ngasem, Balen, Kedungadem dan Sumberejo dari 28 kecamatan yang ada di wilayah tersebut.

Beberapa desa yang hingga saat ini belum bisa memberikan layanan kependudukan diantaranya adalah Desa Luwihaji, Sugihwaras, Nganti, Jumok, Sumuragung, Mojorejo, Tanggungan, Pandan, Sumberarum dan Payaman.

"Meskipun tidak ada target waktu, harapannya semua desa/kelurahan bisa segera melayani adminduk di tingkat desa," katanya.