PPP Harapkan Tetangga Myanmar Tampung Pengungsi Rohingya

Jakarta - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mencermati krisis kemanusiaan yang dihadapi warga Rohingya telah mencapai proporsi yang mengkhawatirkan sehingga negara tetangga perlu membuka diri untuk menampung para pengungsi kaum minoritas terus dibantai secara sistematis di Myanmar. Demikian keterangan Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PPP M Romahurmuziy yang disampaikan di Jakarta, Minggu, terkait nasib minoritas Rohingnya di Myanmar. Dia mengemukakan, kaum minoritas Rohingya telah diserang secara fisik dengan berbagai cara, bahkan diantaranya menggunakan senjata dan rumah mereka dibakar serta korban yang tewas telah berjumlah ribuan. Hal ini mengakibatkan ribuan melarikan diri dari desa mereka dan mencari perlindungan ke negara tetangga, terutama Bangladesh. PPP mendapatkan laporan bahwa bagi warga Rohingya yang lahir dan dibesarkan di Myanmar telah dikenakan pelanggaran diskriminasi dan hak asasi manusia secara serius oleh mayoritas masyarakat agama lain di Myanmar dan dibiarkan oleh Junta Militer Myanmar. Terjadi pencabutan hak mendasar warga negara untuk hidup tenteram dan damai di negara kelahirannya dan warga Rohingya dianggap bukan warga negara serta diperlakukan selayaknya pengungsi ilegal. PPP juga melihat bahwa krisis kemanusiaan bagi warga Rohingya telah mencapai proporsi yang mengkhawatirkan. PPP mengutuk pemerintahan Myanmar yang telah melakukan penganiayaan dan pembunuhan massal secara sistematis kepada kaum Rohingya. Hal ini mengindikasikan sebuah pembantaian etnis (ethnic genocide) dan kejahatan kemanusiaan yang luar biasa. PPP juga mendesak pemerintah Republik Indonesia dan negara lainnya untuk membantu menyelamatkan kaum minoritas muslim Rohingya dengan berbagai cara diplomatik maupun non-diplomatik dan berusaha untuk membawa pelaku pembantaian tersebut ke pengadilan internasional. "Kami mendesak kepada Persatuan Bangsa Bangsa (United Nation) segera membuka akses bantuan kemanusiaan dari negara-negara tetangga di ASEAN agar dapat masuk memberikan bantuan ke Myanmar," katanya. PPP juga mengimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk dapat memberikan bantuan baik secara materil maupun moral sehingga kaum minoritas muslim Rohingya dapat terlepas dari kezaliman pemerintahan Myanmar. "Kami mendesak agar negara tetangga membuka diri untuk menampung para pengungsi kaum minoritas Rohingya yang terus dibantai secara sistematis oleh pemerintahan Myanmar," katanya. PPP juga menyerukan kepada PBB, khususnya UNHCR untuk meningkatkan dan memperlancar proses dukungan dan merehabilitasi para pengungsi tanpa kewarganegaraan yang melarikan diri ke negara tetangga. Selain itu, karena PBB telah mengakui Rohingya sebagai salah satu kaum minoritas yang paling teraniaya di dunia, sebuah panel internasional dari pengamat perlu dibuat untuk terus memantau dan memastikan penganiayaan penganiayaan selanjutnya tidak terjadi lagi. "Di satu sisi kita memuji perkembangan terakhir dalam kemajuan demokrasi di Myanmar, tetapi di sisi lain PPP melihat bahwa nasib kaum muslim Rohingya, tidak mendapat perhatian sepadan seperti kaum/etnis lain yang telah mendapatkan hak asasi manusia yang layak oleh pemerintahan Myanmar," katanya. Dan PPP merasa prihatin isu pembantaian kaum minoritas muslim Rohingya ini dianggap isu yang tidak signifikan di Myanmar dan tidak menjadi agenda politik utama. (*)