Surabaya (ANTARA) - Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Aboe Bakar Alhabsyi mendorong Mahkamah Agung untuk memperkuat sistem pengawasan dan pembinaan terhadap para hakim.
“Penanganan kasus korupsi yang justru menimbulkan praktik korupsi baru menunjukkan adanya kelemahan sistemik yang harus segera dibenahi,Legislator dorong Mahkamah Agung memperkuat sistem pengawasan ” katanya dalam keterangan di Surabaya, Kamis.
Hal ini terkait penetapan empat hakim sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap penanganan perkara korupsi ekspor crude palm oil (CPO) oleh Kejaksaan Agung.
Ia menilai praktik jual beli perkara tidak hanya mencoreng wajah institusi peradilan, namun juga dapat mengganggu kepastian hukum dan mengurangi kepercayaan investor terhadap sistem hukum nasional.
Dirinya juga minta, Komisi Yudisial untuk lebih aktif dalam mengawasi kinerja hakim di seluruh Indonesia.
Aboe menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Kejaksaan Agung dalam mengungkap praktik korupsi di lembaga peradilan.
Ia menilai upaya tersebut penting untuk mengembalikan integritas sistem hukum di Indonesia.
Menurut Aboe, negara tidak boleh kalah dalam menghadapi mafia peradilan sehingga sangat penting mempertegas komitmen seluruh elemen penegak hukum untuk memberantas praktik-praktik korupsi.
“Ini adalah ujian besar. Negara harus menunjukkan ketegasan dan keberanian dalam melawan mafia peradilan. Jika negara kalah, maka itu menjadi aib besar bagi penegakan hukum kita,” ujarnya.
