Surabaya (ANTARA) - Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur menyoroti efektifitas anggaran pendidikan yang mendapat porsi cukup besar.
"Anggaran pendidikan sebesar Rp3,4 triliun belum mampu meningkatkan Angka Partisipasi Murni (APM) SMA, yang hanya mencapai 65,37 persen," kata Juru bicara Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim Guntur Wahono, melalui keterangannya, Kamis.
Menurutnya, fakta ini menunjukkan masih banyak anak usia sekolah yang tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah.
Dirinya juga menyinggung program pelatihan tenaga kerja dengan anggaran Rp98,75 miliar, karena tidak menyertakan data penyerapan kerja pasca-pelatihan.
Dalam masalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Fraksi PDIP menyarankan pemerataan distribusi tenaga pendidik dan kesehatan, serta pembangunan fasilitas dasar.
Terkait Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Guntur menekankan pentingnya pendidikan vokasi, link-and-match dengan industri, dan inkubasi wirausaha muda untuk menekan pengangguran usia produktif.
Terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jatim Tahun Anggaran 2024 dalam Sidang Paripurna Pemandangan Umum Fraksi, Rabu (9/4) fraksi PDIP menggaris bawahi penanganan pengentasan kemiskinan.
Anggaran perlindungan sosial sebesar Rp1,35 triliun menurunkan angka kemiskinan sebesar 0,17 poin persen, dengan ketimpangan kesejahteraan yang masih lebar (Indeks Theil 0,222).
“Dengan demikian, tanpa pembenahan struktural dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program, risiko pemborosan fiskal, ketimpangan sosial, dan menurunnya kepercayaan publik akan sulit dihindari,” pungkas anggota Komisi C DPRD Jatim ini.(*)
