Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar memastikan, makanan pembuka saat buka puasa (takjil) yang ditemukan BPOM mengandung bahan-bahan berbahaya seperti formalin, boraks, dan rhodamin B, telah ditarik dari pasar.
Ikrar kemudian memperingatkan para produsen takjil untuk tak menggunakan bahan-bahan berbahaya, karena jika ditemukan berulang kali melanggar, mereka dapat dikenakan sanksi dan ditindak tegas.
“Tentu kami bisa tindak selain tindakan administratif, tindakan hukum juga kami bisa melangkah lebih jauh,” kata Kepala BPOM saat ditemui di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat malam.
Dia kemudian menyebut dua undang-undang yang menjadi pedoman BPOM, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Ikrar menyebut para pelaku dapat didenda hingga Rp5 miliar, dan diancam penjara hingga 15 tahun.
“Dua undang-undang ini sangat kuat, dan Badan POM akan tegas (berpedoman) kepada undang-undang, karena kami lembaga negara yang harus menjalankan undang-undang,” kata Taruna Ikrar.
BPOM telah melakukan uji sampel takjil di 462 lokasi pusat penjualan takjil di seluruh daerah Indonesia pada periode 24 Februari 2025 sampai dengan 19 Maret 2025. Dari 4.958 sampel, hasilnya 4.862 sampel atau 98,06 persen dinyatakan aman dikonsumsi, sementara 96 sampel atau 1,94 persen sampel takjil ditemukan mengandung formalin (49 sampel), boraks (24 sampel), dan rhodamin B (23 sampel).
“Kita sudah ambil dari peredaran. Jadi, kesimpulannya sekarang sudah aman, karena yang bermasalah kita sudah tarik,” kata Kepala BPOM.
Kepala BPOM bersama pimpinan lembaga dan jajaran Kabinet Merah Putih mengikuti Sidang Kabinet Paripurna yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat sore. Kegiatan itu kemudian diikuti dengan acara buka puasa bersama di halaman tengah belakang Istana Merdeka.
Dalam sidang kabinet, salah satu tema utama membahas persiapan menjelang libur lebaran, dan kesiapan pemerintah mengantisipasi berbagai persoalan.
Presiden Prabowo, saat memberikan arahan, memastikan kondisi pangan nasional tetap terkendali menjelang Lebaran 2025.
"Pada bulan puasa dan menjelang Lebaran, kondisi pangan kita aman, kondisi pangan kita cukup terkendali," ujar Prabowo.
Dalam acara yang sama, Presiden juga mengumumkan sejumlah kebijakan yang bertujuan memudahkan masyarakat yang hendak mudik ke kampung halaman, di antaranya penurunan harga tiket, dan diskon tarif tol.
“Untuk membantu masyarakat, kita berhasil untuk menurunkan harga tiket pesawat dalam negeri mencapai 13 persen penurunan," kata Presiden.
Presiden melanjutkan penurunan tarif tiket pesawat berlaku selama periode penerbangan 24 Maret hingga 7 April 2025, yaitu selama periode arus mudik dan arus balik libur lebaran.
Tidak hanya itu, pemerintah menurunkan tarif jalan tol sebesar 20 persen di berbagai ruas jalur mudik selama 2 minggu. Diskon 25 persen juga diberikan untuk harga tiket kereta api pada tanggal yang telah ditentukan.(*)
