Bupati Ipuk sebut pembangunan pada 2026 fokus penguatan ekonomi

Banyuwangi (ANTARA) - Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menyebutkan arah pembangunan Banyuwangi pada tahun 2026 fokus kepada penguatan ekonomi masyarakat sebagai upaya untuk mengakselerasi penurunan kemiskinan di daerah itu.

"Kami akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif melalui berbagai program yang bisa diakses oleh semua lapisan masyarakat, termasuk kelompok marginal," ujar Bupati Ipuk di Banyuwangi, Jawa Timur, Kamis.

Dengan meningkatnya pendapatan warga, menurutnya, diharapkan bisa mempercepat penurunan kemiskinan di kabupaten ujung timur Pulau Jawa itu.

Ipuk mengaku telah melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 bersama kepala desa/lurah, camat, pimpinan OPD dan pemangku kepentingan lainnya.

Ipuk memaparkan ada sembilan prioritas program yang akan dijalankan pada tahun 2026, mulai peningkatan produksi pangan, peningkatan nilai tambah produk UMKM, perluasan pasar sektor pertanian dan pariwisata, serta peningkatan serapan tenaga kerja pada sektor UMKM dan pariwisata.

"Untuk peningkatan produksi pangan, Banyuwangi berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk pengembangan sejumlah komoditas pangan pokok, di antaranya beras biofortifikasi. Pengembangan komoditas ini dilakukan dengan melibatkan ratusan petani sehingga diharapkan bisa meningkatkan perekonomian mereka," katanya.

Sedangkan untuk perluasan pasar sektor pariwisata dan pertanian, lanjut Ipuk, akan digenjot melalui skema kerja sama antar-daerah.

"Misalnya saat ini Banyuwangi bersama Kabupaten Buleleng dan Jembrana (Bali) membuat paket-paket wisata yang menawarkan potensi pariwisata di tiga daerah," ujar Ipuk.

Selain itu, bagian dari sembilan program prioritas itu di antaranya percepatan pembangunan infrastruktur dan pelestarian lingkungan, perlindungan sosial adaptif dan pemberdayaan masyarakat miskin dan rentan, penguatan pendidikan yang berdaya saing, peningkatan akses kesehatan dan pola hidup sehat, serta reformasi birokrasi.

"Reformasi birokrasi didorong melalui percepatan digitalisasi layanan publik hingga ke desa-desa sehingga lebih efektif dan efisien. Percepatan pemerataan infrastruktur juga dilakukan untuk memperlancar distribusi barang dan jasa pada titik-titik pusat ekonomi," kata Ipuk.