Pemprov Jatim (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) menyatakan pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) merupakan salah satu fokus dalam upaya peningkatan perekonomian desa.
“Program pemberdayaan BUMDesa merupakan salah satu fokus Pemprov Jatim dalam upaya peningkatan perekonomian desa,” kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Jatim Budi Sarwoto dalam kick-off Program dan Pelatihan Mitra Klinik BUMDesa Jatim di Surabaya, Kamis.
Budi menyebutkan terdapat tiga kegiatan yang akan dilaksanakan dalam program BUMDesa Sigapp yaitu mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG), Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), dan Peran BUMDesa membangun cadangan pangan melalui rukun pangan BUMDesa.
Khusus MBG, saat ini sudah ada tujuh BUMDesa yang berkontribusi pada MBG yakni BUMDesma Plandaan Lestari LKD Kecamatan Plandaan Jombang, BUMDesma Lancar Abadi LKD Kecamatan Sumobito Jombang dan BUMDesa Tambakrejo Kecamatan Jombang.
Kemudian juga BUMDesma Mulia Mandiri Kecamatan Tanjunganom, BUMDesa Ngunut Kecamatan Ngunut Tulungagung, BUMDesma Singosari LKD Kecamatan Malang, dan BUMDesma Madu Mandiri LKD Kecamatan Songgon Banyuwangi.
Berdasarkan data Desa Center Jawa Timur per 31 Desember 2024, sebanyak 6.756 BUMDesa telah terbentuk serta 11.251 unit usaha BUMDesa diseluruh daerah di Jawa Timur dengan BUMDesa Bersama (Bumdesma) di Jatim yang sudah berbadan hukum berjumlah 413 Bumdesma.
Pemprov Jatim sendiri memberikan dukungan bagi BUMDesa sektor ketahanan pangan yang meliputi akses permodalan, bantuan alat dan teknologi pertanian, serta pembinaan berkelanjutan.
Pemprov Jatim sejak 2020-2025 telah memberikan stimulan usaha kepada 940 BUMDesa senilai Rp78,96 miliar serta kepada 538 Desa Mandiri sejak 2021-2025 dengan stimulus sebesar Rp53,8 miliar.
Tak hanya itu, Pemprov juga menjadi jembatan BUMDes untuk bisa menjalin kerja sama dengan berbagai pihak yang nantinya akan membawa kebermanfaatan bagi masyarakat desa.
