Malang, Jawa Timur (ANTARA) - Pengamat politik dan kebijakan dari Universitas Brawijaya Andhyka Muttaqin menyatakan bahwa masyarakat memegang peranan penting dalam mengawasi kepala daerah merealisasikan dan melaksanakan program prioritas.
Andhyka di Kota Malang, Jawa Timur, Senin, mengatakan keterlibatan masyarakat ini juga berkaitan dengan minimnya peran partai politik dalam mengawasi kinerja kepala daerah.
"Partai politik, terutama yang mengusung kepala daerah pemenang pilkada perannya cenderung minim dan memberikan pandang subjektif, maka dari itu masyarakat adalah aktor utama guna memastikan realisasi janji," kata Andhyka.
Menurut dia, kuatnya pengawasan dari masyarakat akan menjadi pemicu kepala daerah supaya fokus melaksanakan setiap program, khususnya yang berdasarkan janji politik selama masa kampanye.
Lebih lanjut, keterlibatan masyarakat di dalam pemantauan ketepatan kinerja pemerintah daerah juga bagian dari berjalannya proses demokrasi.
"Masyarakat dapat secara berkala mengevaluasi kebijakan dan program kepala daerah sesuai dengan janji politiknya, dengan berpartisipasi di dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) dan audiensi dengan pemerintah daerah," kata dia.
Pola tersebut bersifat penting guna memastikan kepala daerah menyusun dan menjalankan program sebagaimana visi misi yang telah dicanangkan.
"Masyarakat berhak mendorong transparansi dan keterbukaan informasi publik, misalnya dengan meminta akses terhadap laporan kinerja pemerintah daerah melalui Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP)," ujar dia.
Terkait peran akademisi, Andhyka mengatakan upaya mengawasi janji kampanye akan dilakukan dengan penelitian yang berbasis bukti atau evidence-based policy research.
"Ini mengukur sejauh mana realisasi janji politik kepala daerah dan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dalam memberikan rekomendasi kebijakan," katanya.
Oleh karena itu, dia optimistis keterlibatan masyarakat akan mendorong kepala daerah bisa menjalankan roda pemerintahan dengan menelurkan sebuah kebijakan yang menitikberatkan pada kepentingan rakyat.
"Dengan pengawasan yang kuat kepala daerah akan lebih memacu diri merealisasikan janji politiknya, sehingga pemerintahan yang dijalankan lebih akuntabel dan berorientasi pada kepentingan publik," ucap dia.
Presiden Prabowo Subianto secara resmi melantik serentak 961 kepala daerah terpilih hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (20/2).
Setelah dilantik, mayoritas kepala daerah telah merampungkan program retret yang diselenggarakan di Akmil Magelang, Jawa Tengah, pada 21-28 Februari 2025.
