Menko Zulhas minta kepala daerah awasi harga jual gabah sesuai HPP

Ngawi, Jatim (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) meminta kepala daerah untuk mengawasi agar harga jual gabah di tingkat petani saat panen sesuai dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) terbaru yang ditetapkan sebesar Rp6.500 per kilogram.

"Saya minta agar bupati atau wali kota mengawasi harga gabah petani tidak boleh dibeli di bawah harga Rp6.500 per kilogram atau di bawah HPP," ujar Menko Zulhas saat menghadiri kegiatan panen raya di Desa Pangkur Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi, Jatim, Senin.

Menurut dia, pada bulan Maret hingga April sejumlah wilayah telah memasuki masa panen, seperti di Kabupaten Ngawi yang menjadi salah satu lumbung pangan di Jawa Timur dan nasional.

Ia menekankan harga beli gabah atau gabah kering panen (GKP) minimal harus Rp6.500 per kilogram.

"Harga tersebut sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. Hal ini harus terus disampaikan sesuai arahan Presiden agar terus berjalan," kata dia.

Ia menjelaskan dengan pembelian gabah sesuai HPP, maka petani akan sejahtera, terus menanam padi, dan swasembada pangan nasional dapat terwujud.

Zulhas mengatakan pemerintah telah menyediakan alokasi anggaran sebesar Rp139,4 triliun untuk mendukung program swasembada pangan pada 2025.

Dana itu akan digunakan untuk berbagai program strategis yang dirancang untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional. Di antaranya penyerapan gabah dan beras petani sesuai HPP.

"Pemerintah hadir lewat Bulog untuk beli gabah dengan harga paling murah Rp6.500 per kilogram. Harganya dijamin Rp6.500, tidak boleh ada pabrik padi dimanapun yang membeli di bawah Rp6.500. Kalau tidak, hati-hati itu bisa dipanggil sama Polres," katanya.

Adapun swasembada pangan menjadi salah satu misi pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden Prabowo-Gibran. Salah satu langkah strategis yang diambil adalah mengoptimalkan teknologi di sektor pangan serta melakukan berbagai inovasi, seperti infrastruktur irigasi dan lainnya.

Sementara, Bupati Ngawi Ony Anwar Harsono menyatakan siap mendukung program pemerintah tentang swasembada pangan nasional.

Kabupaten Ngawi sebagai lumbung pangan nasional mendapat target luas tanam padi dari pemerintah pusat sebesar 144.896 hektare di tahun 2024.

Dari target luas tanam tersebut, sesuai data Ngawi berhasil mencapai target 100 persen dengan produksi 771 ribu ton gabah kering giling.

Adapun selama 2025, Pemkab Ngawi mendapat target dari pusat untuk luas tanam padi mencapai 180 ribu hektare.

Adapun, kegiatan panen raya diawali dengan tradisi Methil Padi oleh Menko Zulhas bersama pejabat lainnya yang hadir. Kegiatan dilanjutkan dengan pembelian gabah petani setempat oleh Bulog secara langsung di lokasi.

Hadir sejumlah pejabat mendampingi Menko Zulhas, di antaranya Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi, Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri, Wagub Jawa Timur Emil Dardak, Bulog, Pupuk Indonesia, Bupati Ngawi Ony, dan pejabat setempat.