Madiun (ANTARA) - Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPA) Kota Madiun mencatat realisasi bantuan sosial (bansos) tahun 2024 yang dananya bersumber dari keuangan daerah setempat telah mencapai Rp10 miliar.
"Dana bansos hingga Rp10 miliar tersebut telah disalurkan bagi masyarakat penerima manfaat yang totalnya mencapai ribuan jiwa," ujar Kepala Bidang Sosial Dinsos PPPA Kota Madiun Rita Susanti di Madiun, Selasa.
Menurutnya, selama 2024 ada enam jenis bansos dari dana daerah yang telah disalurkan kepada penerima manfaat. Yakni, Bantuan Langsung Tunai Daerah (BLTD), bansos air bersih, santunan kematian, BLT DBHCHT buruh pabrik rokok, BLT DBHCHT warga miskin, dan bansos kelompok usaha bersama (KUBE).
Adapun rincian bansos yang telah diberikan yaitu Bantuan Langsung Tunai Daerah (BLTD) dari pagu 1.313 orang telah terealisasi 1.200 orang pada 2024.
"Anggarannya Rp200 ribu per bulan. Sehingga, total realisasinya pada 2024 mencapai Rp 3,083 miliar," kata Rita.
Kemudian, bansos air bersih berupa biaya pemasangan air bersih PDAM Kota Madiun dengan pagu 800 penerima manfaat telah terealisasi sebanyak 796 penerima. Dengan total anggaran sebanyak Rp280,19 juta.
Selanjutnya, Dinsos PPPA juga menyalurkan santunan kematian kepada 1.716 pemohon selama 2024. Sesuai perda, anggaran yang diberikan kepada ahli waris adalah Rp1 juta. Sehingga, total anggaran untuk santunan kematian selama 2024 telah terealisasi Rp1,716 miliar.
Untuk BLT DBHCHT bagi buruh pabrik rokok, pada triwulan I 2024 Dinsos PPPA menargetkan 200 penerima. Namun, terealisasi 194 orang. Kemudian, pada triwulan II 2024 terjadi perubahan regulasi. Yakni, buruh pabrik rokok yang merupakan warga Kota Madiun namun bekerja di pabrik luar daerah, bantuannya diberikan oleh Dinsos Provinsi Jatim.
"Sehingga, Kota Madiun hanya memberikan bantuan bagi buruh pabrik rokok yang bekerja di pabrik wilayah Kota Madiun. Dari dua pabrik yang beroperasi, kami targetkan 63 penerima, namun terealisasi 57 penerima," katanya.
Selanjutnya pada triwulan III dan IV 2024, dua pabrik rokok di Kota Madiun telah menutup produksinya. Sehingga, bansos BLT DBHCHT bagi buruh pabrik rokok tidak dapat disalurkan.
"Maka dari itu, dari pagu anggaran Rp781,2 juta hanya terealisasi Rp227,7 juta," ungkapnya.
Sedangkan untuk BLT DBHCHT masyarakat miskin dari pagu anggaran Rp4,237 miliar telah terealisasi Rp4,127 miliar.
Sementara itu, bantuan berupa modal usaha untuk Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan usaha ekonomi produktif telah terealisasi Rp660 juta.
"Dari target kami sebanyak 221 orang, terealisasi 220 orang. Karena ada satu orang yang mengundurkan diri. Modal usaha diberikan berupa uang tunai Rp3 juta untuk masing-masing penerima," kata dia.
Pihaknya menambahkan bansos disalurkan sebagai wujud pemerintah daerah hadir sebagai upaya untuk pengentasan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sasaran di Kota Madiun.(*)
