Solo (ANTARA) - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin meminta masyarakat agar tidak mengkhawatirkan iuran BPJS Kesehatan pada tahun 2025.
"Pada 2025, BPJS Kesehatan berdasarkan hitungan saya cukup kuat. Jadi, tidak usah khawatir," katanya di Solo, Jawa Tengah, Minggu.
Ia mengatakan bahwa yang perlu dihitung adalah nanti sesudah tahun 2025.
"BPJS Kesehatan sudah saya hitung, pada 2025 tidak akan kekurangan duit," katanya.
Terkait hal itu, ia bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani sedang menghitung secara pasti berapa kebutuhan BPJS Kesehatan.
"Dan kalau ada tarif adjustment juga seperti itu," katanya.
Terkait dengan kondisi keuangan BPJS Kesehatan, ia mengatakan, semua perusahaan asuransi pasti klaimnya lebih kecil dari preminya.
"Dia harus jaga itu. Kita ngomongin bilangan besar, mungkin nggak 280 juta penduduk Indonesia mati atau jantung, kan nggak mungkin. Income 280 juta penduduk, ada ilmu namanya aktuaria, menghitung bilangan besar," katanya.
Dengan metode penghitungan tersebut, premi yang masuk dikalikan 280 juta.
"Itu bisa menutup Rp2 juta biaya sakit jantung, Rp1 juta biaya kanker, Rp500 ribu bencana alam, itu ada hitungannya," kata dia.
Ia mengatakan jika metode penghitungan tersebut dijalankan secara disiplin maka eksekusinya akan bagus.
Sebelumnya, iuran BPJS Kesehatan diisukan naik seiring dengan adanya pemberlakuan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS). Selain itu, adanya isu yang menyebutkan defisit anggaran dan gagal bayar yang ada pada BPJS Kesehatan kian memperkuat adanya isu kenaikan iuran ini.
Namun demikian, sebelumnya Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti memastikan bahwa aset neto BPJS Kesehatan masih sehat, meskipun ada risiko defisit, dan memastikan pihaknya lancar dalam membayar rumah sakit pada 2025.
Ghufron mengatakan kepercayaan publik yang tinggi dan pemakaian atau utilisasi layanan BPJS Kesehatan yang semakin masif menjadi penyebab risiko defisit, di mana kini sekitar 1,7 juta orang per hari menggunakan layanan tersebut.
