DPRD Kediri Sorot Buruknya Kualitas Benih Bantuan

Kediri - DPRD Kabupaten Kediri, Jawa Timur, menyoroti buruknya kualitas benih padi yang diberikan pemerintah dalam Program Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) 2012. Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Kediri Hari Subagyo, Rabu mengemukakan kualitas buruknya benih itu bisa dilihat saat penanaman. Jika dibandingkan antara benih bantuan dengan benih yang dibeli sendiri sangat berbeda. "Ada perbedaan ketinggian pada bibit, ini menandakan kualitas kurang bagus. Padahal, antara bibit bantuan dengan yang membeli mendapatkan perlakuan yang sama," katanya. Ia mengatakan, benih bantuan itu telah disemai di lahan milik petani. Hal itu diketahui setidaknya di Kecamatan Ngadiluwih dan Kayen Kidul. Setiap bulir padi dari program bantuan itu mengalami penurunan antara 10-15 persen dari produksi pada normalnya. Pihaknya tidak dapat membayangkan jika padi bantuan benih itu ditanam dengan luas lahan yang cukup besar. Tentunya, kerugian petani cukup besar pula, karena sudah mengeluarkan ongkos untuk tanaman mulai dari pengolahan lahan, pemupukan, hingga panen, tapi hasil produksinya tidak seperti jenis padi yang bibitnya dibeli petani sendiri. Dalam program BLBU tahun 2012 ini, ia mengatakan, Kabupaten Kediri menerima alokasi 147 ton benih padi yang disebar di lahan seluas 6.800 hektare. Jumlah tersebut terdiri dari 112,5 ton padi nonhibrida untuk 4.500 hektare sawah dan 34,5 ton padi hibrida untuk 2.300 hektare sawah. Selain itu, Kabupaten Kediri juga mendapatkan alokasi benih jagung sebanyak 15,75 ton yang diperuntukkan bagi 1.050 hektare lahan. Untuk itu, ia berencana memanggil dinas terkait meminta keterangan masalah benih yang kualitasnya dinilai jelek tersebut. Ia minta agar pemerintah tegas dan tidak memberikan benih yang buruk, agar petani juga mendapatkan produksi yang baik. "Kami mendesak adanya pemantauan kualitas benih. Ini untuk melindungi para petani," kata Hari menegaskan. Pelaksana Tugas Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Kabupaten Kediri Edhi Purwanto mengaku saat ini sedang mengumpulkan data di lapangan terkait masalah program BLBU tersebut. Nantinya, data yang terkumpul itu akan disampaikan pada Kementerian Pertanian sebagai masukan dan evaluasi untuk pelaksanaan program selanjutnya. "Kami hanya sebatas pelaksana dalam program ini, karena semuanya ditangani pemerintah pusat. Kami akan laporkan masalah ini, dan berharap ke depan lebih baik lagi," kata Edhi. (*)