Jember - Banyak kalangan yang menanggapi kebijakan pemerintah tentang pembatasan bahan bakar minyak (BBM) dengan komentar yang beragam, bahkan sejumlah opsi ditawarkan oleh kalangan politisi di Senayan dengan argumen yang cukup bagus. Pemerintah melakukan pembatasan BBM dengan alasan bahwa pembatasan BBM bersubsidi bisa menghemat sekitar 5,8 juta kiloliter dari total kuota 37,5 kiloliter BBM subsidi tahun ini. Sedangkan untuk pemakaian bahan bakar gas (BBG) jenis CNG pada kendaraan umum akan menghemat kuota 0,18 juta kiloliter dan LGV menghemat jatah 0,23 juta kiloliter, sehingga diharapkan dapat mengurangi beban APBN. "Opsi pembatasan atau menaikkan harga BBM memiliki dampak sosial ekonomi yang luar biasa bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia dan itu harus dipertimbangan secara makro oleh pemerintah," kata Ketua Konsentrasi Ekonomi Moneter Fakultas Ekonomi Universitas Jember, Adhitya Wardhono, MSc, PhD. Menurut dia, pembatasan BBM dapat berdampak pada transaksi pembelian premium secara ilegal, penyelundupan dan penjualan BBM oplosan yang dapat merugikan masyarakat, bahkan dapat terjadi kejahatan sosial secara massif dan massal. "Kalau opsi menaikkan harga BBM yang dipilih oleh pemerintah, maka konsekuensinya pertumbuhan ekonomi akan turun dan inflasi akan naik karena kenaikan BBM memicu kenaikan komoditas lainnya. Apakah pemerintah sudah siap akan hal itu," ucap pengajar ekonomi moneter Fakultas Ekonomi Unej itu. Kalau persoalan BBM menjadi bagian dari permainan politik menjelang Pemilu 2014, lanjut dia, maka sejumlah pertimbangan dari sisi ekonomi dan sosial tidak akan bisa menjawab hal tersebut. "Semua tahu bahwa tahun 2014 akan berganti presiden, sehingga persolan BBM akan menjadi komoditas yang menarik di kalangan politisi, tanpa mempertimbangan sektor ekonomi sosial sebelum mengeluarkan kebijakan itu," paparnya. Dosen muda itu berpendapat bahwa pemerintah hanya melontarkan wacana kepada publik terkait dengan rencana pembatasan BBM dan tarik ulur tentang kebijakan tersebut secara tidak langsung dapat mempengaruhi stabilitas perekonomian di Indonesia. "Pemerintah belum siap untuk melakukan kebijakan pembatasan BBM yang akan diterapkan 1 April 2012 dan sejumlah opsi yang ditawarkan hanya sekedar wacana, namun publik reaktif merespon hal itu," katanya menambahkan. Kalau kebijakan tersebut merupakan skenario politik, lanjutnya, maka masyarakat miskin lagi-lagi yang menjadi korban tanpa bisa berbuat banyak dengan ulah elit politik yang "lupa" akan rakyat yang memilihnya.(*)


Editor : Masuki M. Astro
COPYRIGHT © ANTARA 2026