Surabaya (ANTARA) - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Jawa Timur mencatat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di wilayah itu mengalami surplus Rp68,11 triliun per Juli 2024 dari target surplus tahun ini sebesar Rp146,49 triliun.
“Surplus APBN di Jawa Timur sampai 31 Juli 2024 sebesar Rp68,11 triliun,” kata Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu Jatim Didyk Choiroel di Surabaya, Jawa Timur, Kamis.
Surplus tersebut didorong oleh realisasi Pendapatan Negara yang dalam APBN untuk wilayah Jawa Timur mencapai Rp143,73 triliun atau 51,72 persen dari target tahun ini sebesar Rp277,79 triliun serta Belanja Negara Rp75,61 triliun atau 56,6 persen dari pagu.
Baca juga: Kemenkeu: Anggaran IKN Rp42,5 triliun untuk kualitas infrastruktur
Untuk Pendapatan Negara sebesar Rp143,73 triliun berasal dari Penerimaan Perpajakan Rp139,39 triliun atau 51,15 persen dari target, serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp4,33 triliun yang merupakan 80,31 persen dari target Rp5,39 triliun.
Penerimaan Perpajakan sendiri disumbang oleh Penerimaan Pajak sebesar Rp67,86 triliun atau 56,3 persen dari target, serta penerimaan Kepabenan dan Cukai sebesar Rp71,54 triliun atau 47,07 persen dari target.
Penerimaan Pajak sebesar Rp67,86 triliun tersebut didominasi oleh PPN dan PPnBM yang menyumbang penerimaan sebesar 57,48 persen serta PPH Non Migas sebesar 41,81 persen.
Sementara untuk realisasi Belanja Negara yang hingga Juli 2024 telah terserap Rp75,61 triliun atau 56,6 persen dari pagu Jawa Timur terdiri dari belanja kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp27,95 triliun yang naik 16,65 persen secara tahunan.
Belanja ini turut didukung oleh realisasi Transfer Ke Daerah (TKD) sebesar Rp47,66 triliun yang tumbuh mencapai 4,87 persen akibat ditopang oleh Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Desa, dan Insentif Fiskal.
Realisasi DAU naik 17,42 persen (year-on-year/yoy) menjadi Rp26,3 triliun disebabkan peningkatan realisasi porsi DAU Block Grant sedangkan realisasi DBH naik 6,09 persen (yoy) menjadi Rp5,5 triliun karena naiknya pagu DBH Migas di Kabupaten Bojonegoro.
Untuk realisasi Insentif Fiskal naik 62,16 persen menjadi Rp358,9 miliar karena sudah terdapat daerah yang melakukan penyaluran tahap II sedangkan realisasi Dana Desa naik 19,39 persen (yoy) menjadi Rp6,4 triliun.
“Dana Desa naik realisasinya karena desa lebih cepat menyampaikan syarat salur bahkan beberapa di antaranya telah tersalur 100 persen,” kata Didyk.
