Pengamat sebut mundurnya Airlangga berdampak pada rekom Pilkada 2024

Surabaya (ANTARA) - Pengamat Politik Universitas Trunojoyo Madura (UTM), Surokim Abdussalam, menyatakan bahwa mundurnya Airlangga Hartarto dari posisi Ketua Umum (Ketum) Golkar diprediksi akan berimbas pada konstelasi politik, khususnya Pilkada Serentak 2024.

Saat dihubungi dari Surabaya, Jawa Timur, Senin, Surokim mengatakan, mundurnya Airlangga dinilai akan berdampak pada rekomendasi dan persiapan Pilkada 2024 yang sudah semakin dekat dengan pelaksanaan pendaftaran calon ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat.

"Pascamundurnya Airlangga, tentu saja berdampak terhadap rekomendasi Pilkada, khususnya di daerah utama yang selama ini harus melalui ketua umum," kata Surokim.

Namun untuk Pilkada di Jawa Timur, dirinya yakin tidak akan ada perubahan yang signifikan, terlebih untuk pemilihan Gubernur Jawa Timur. Ia menilai, Partai Golkar akan tetap mendukung calon petahana Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elestianto Dardak.

"Jika ada perubahan saya pikir tidak akan terlalu ekstrem termasuk Pilkada Jatim. Saya pikir Golkar akan tetap mendukung petahana," ungkap Peneliti Senior Surabaya Survei Center (SSC) itu.

Surokim meyakini  secara kelembagaan Partai Golkar cukup kuat dan tidak terlalu berimbas banyak. 

"Saya pikir Golkar akan konsisten mendukung KIM (Koalisi Indonesia Maju)," katanya.

Baca juga: Airlangga Hartarto umumkan pengunduran dirinya sebagai Ketum Golkar
Baca juga: Ari Dwipayana katakan pengunduran Airlangga dari Golkar tak ada kaitan dengan Presiden

Sebelumnya, Airlangga Hartarto telah mengumumkan pengunduran dirinya dari posisi Ketua Umum Partai Golkar. Airlangga menyebut keputusan itu diambil demi memastikan stabilitas transisi pemerintahan baru.

Pengunduran diri Airlangga terhitung sejak Sabtu malam (10/8) dan Partai Golkar akan segera menyiapkan mekanisme organisasi sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan Rumah Tangga (AD/ART) organisasi yang berlaku.

Proses selanjutnya akan berjalan dalam internal Partai Golkar, termasuk terkait dengan penunjukan pelaksana tugas (plt.) ketua umum dan persiapan untuk menggelar musyawarah nasional luar biasa (munaslub).