Wali Kota Surabaya Bantah Anggaran Pendidikan Turun

Surabaya - Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini membantah anggaran pendidikan dalam RAPBD 2012 turun sebesar Rp93,6 miliar jika dibandingkan dengan APBD 2011. "Tahun ini malah lebih besar yakni mencapai 40 persen (dari RAPBD 2012). Kemarin (tahun 2011) kan 35 persen," kata Risma usai rapat paripurna di DPRD Surabaya, Selasa. Secara prinsip, Risma tidak membantah memang ada penurunan anggaran di Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya. Hal ini sesuai data yang dilansir Komisi D DPRD Surabaya, penurunan itu ketika APBD 2011 mengalokasikan dana Rp1.458.608.246.445, tetapi di RAPBD 2012 diajukan senilai Rp1.364.980.741.083. Namun Risma menjelaskan penurunan di Dispendik ini dikatrol dengan naiknya anggaran di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lain, misalnya di Bagian Kerja Sama atau Bagian Perlengkapan. "Jadi anggaran di dinas pendidikan saja yang turun," ujar mantan kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya ini. Tentang alasan kenapa anggaran di Dispendik diturunkan, Risma menjabarkan ada beberapa program yang tidak bisa dikontrol di SKPD tersebut, misalnya Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI). Menurut Risma, sejak dirinya masih menjadi kepala Bappeko, setiap tahun memiliki program menyekolahkan guru sampai ke jenjang S2. Tapi data tersebut tidak tercatat dengan baik di Dispendik. "Saya minta datanya berapa orang, tapi tidak punya. Makanya sekarang program itu diambil di Bagian Kepegawaian dan Diklat (BKD)," terangnya. Hal yang sama juga berlaku untuk RSBI. Ia menyatakan untuk RSBI yang memberangkatkan ke luar negeri sekarang ditangani Bagian Kerja Sama, sedangkan sarana prasarana di Bagian Perlengkapan. Risma menambahkan pemkot tetap berkomitmen pada pendidikan. "Karena pendidikan ini memegang kualitas, operasional dan tenaga kerjanya. Tenaga kerja guru yang PNS saja 11 ribu, belum ngurusi yang swasta, dan GTT. Jadi cukup besar. Makanya kemudian kita ambil (anggarannya), agar recordnya jelas," ujarnya. (*)