Pemkab Malang Bentuk "P2T" Tol Malang-Pandaan

Malang - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) malang, Jawa Timur, membentuk Panitia Pembebasan Tanah (P2T) yang dilalui proyek jalan tol Malang-Pandaan yang diketuai oleh Sekdakab Abdul Malik. Kepala Bappeda Kabupaten Malang Dr Nehruddin, Selasa mengatakan, pembebasan lahan akan dilakukan tim dari pusat dan P2T yang nantinya bakal membantu (menfasilitasi) proses pembebasan dengan warga pemilik lahan yang akan dibebaskan. "Kami (P2T) yang ada di daerah ini hanya sebagai fasilitator, sedangkan anggarannya dari pusat seluruhnya, bahkan penentuan harga juga akan dilakukan oleh tim penaksir yang independen," tegasnya. Sebelum dilakukan pembebasan lahan, katanya, tim P2T juga akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat terutama yang lahannya akan dibebaskan. Sosialisasi tersebut menjadi kewajiban dan tanggung jawab tim yanga ada di daerah. Di kabupaten Malang, lahan yang akan dibebaskan sekitar 126 hektare yang tersebar di 14 desa di tiga kecamatan, yakni Singosari, Lawang dan Pakis. Hanya saja, lanjutnya, yang harus diwaspadai adalah munculnya para spekulan tanah, sebab munculnya spekulan dipastikan harga tanah menjadi tinggi. Sementara itu di Kota Malang, pemkot setempat juga mengimbau agar masyarakat mewaspadai para mafia dan spekulan tanah, karena pembebasan lahan untuk rpyek jalan tol Malang-Pandaan di daerah itu sudah mulai dilakukan. Antisipasi yang dilakukan Pemkot Malang di antaranya adalah bekerja sama dengan Dinas Perizinan."Dengan adanya kerja sama ini diharapkan pembebasan akan berjalan lancar, mafia tanah tidak berkutik dan prosesnya juga bisa tuntas tahun ini," tegas Kabid Tata Kota Bappeda Kota Malang Erik santoso. Tujuan kerja sama dengan Dinas Perizinan tersebut, katanya, agar pihak Dinas Perizinan tidak menerbitkan izin transaksi jual beli di area lahan yang akan dibebaskan. Selain itu, kata Erik, juga terkait dengan izin pendirian bangunan di area lahan tersebut."Jangan sampai selama proses pembebasan lahan ini dimanfaatkan oleh mafia yang ingin mengeruk keuntungan pribadinya dan biasanya oknum itu membeli lahan dengan harga murah," tegasnya.(*)