Banyuwangi (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menyerap aspirasi yang akan menjadi pertimbangan pengambilan kebijakan terkait pemenuhan hak anak melalui musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) anak.
"Zaman sudah berubah sebegitu cepatnya, pemikiran anak-anak kita juga sudah berkembang dibanding zaman kita. Jadi, kita harus mulai menyelami apa yang menjadi kebutuhan mereka di era saat ini," ujar Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani di Banyuwangi, Sabtu.
Musrenbang anak bertajuk "Rembug Anak" digelar di Pelinggihan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi selama dua hari ini diikuti 50 pelajar setingkat SMP/SMA dari berbagai wilayah di kabupaten ujung timur Pulau Jawa itu.
Peserta adalah perwakilan forum anak tingkat kelurahan, kecamatan dan kabupaten, ada pula perwakilan dari anak-anak berkebutuhan khusus.
Menurut Ipuk, ada lima klaster yang dibahas, mulai dari hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya serta perlindungan khusus.
Bupati menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi tempat untuk menggali permasalahan, potensi, dan kebutuhan anak.
Menurut Ipuk, anak-anak jarang dilibatkan dalam proses pengambilan kebijakan sehingga banyak kebijakan yang kemudian tidak sepenuhnya sesuai dengan apa yang diharapkan.
"Ini menjadi media untuk menjaring aspirasi anak-anak Banyuwangi, apa yang dihasilkan dari forum ini akan kami jadikan pertimbangan untuk perencanaan dan penyusunan program kerja ke depan," katanya.
Ini juga dimanfaatkan oleh para siswa untuk menyampaikan berbagai usulan, salah satunya yang disampaikan Bilquis Syifa Aziza menginginkan memperbanyak kegiatan outdoor.
"Kami ingin ada kegiatan permainan outdoor berbasis budaya lokal. Permainan ini selain dapat mengenalkan budaya daerah juga mendorong para siswa aktif bersosialisasi sehingga tidak ketergantungan pada gawai dan game online," kata siswa SMAN 1 Genteng itu.
Sebelumnya, para peserta rembug diajak mengunjungi sejumlah lokus yang berkaitan dengan klaster pembahasan, di antaranya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kantor Urusan Agama (KUA), Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan KB (Dinsos PPKB).
Peserta mendapatkan berbagai informasi terkait berbagai permasalahan serta solusi yang telah dilakukan dinas terkait. Misalnya di Dinas Pendidikan, mereka berdiskusi tentang masih banyaknya anak yang mengalami putus sekolah. Juga anak yang kecanduan game online dan gadget.
