Jakarta (ANTARA) - Presiden RI Joko Widodo melantik Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggantikan Hadi Tjahjanto yang diberikan amanah untuk menjabat Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam).
Agus Harimurti Yudhoyono atau akrab disapa AHY mengucap sumpah jabatan sebagai Menteri ATR/Kepala BPN di hadapan Presiden RI dalam acara pelantikan yang berlangsung di Istana Negara, Jakarta, Rabu (21/2).
AHY merupakan tokoh muda yang dikenal sebagai putra dari pasangan Susilo Bambang Yudhoyono (Presiden Ke-6 RI) dengan Kristina Herrawati atau yang dikenal sebagai Ani Yudhoyono. Lahir di Bandung, AHY merupakan tokoh muda yang tumbuh dengan nilai-nilai, seperti disiplin, tanggung jawab, dan solidaritas. Sebagai seorang anak perwira TNI, AHY memiliki rasa empati yang besar terhadap berbagai persoalan-persoalan masyarakat. Hal ini diperolehnya karena selalu mengikuti perjalanan tugas dan pendidikan sang ayah.
AHY merupakan lulusan terbaik SMA Taruna Nusantara dan kemudian juga lulus dari Akadaemi Militer (Akmil) dengan predikat terbaik dan meraih bintang Adhi Makayasa. AHY juga memiliki tiga gelar pendidikan master, yaitu Master of Science in Strategic Studies di Nanyang Technological University (Singapura), Master in Public Administration dari Harvard University (Amerika Serikat), serta Master of Arts in Leadership and Management dari Webster University (Amerika Serikat).
Perjalanan karier AHY sejak lulus dari Akmil menempati posisi-posisi penting, mulai dari Komandan Peleton di Batalyon Infanteri Lintas Udara 305/Tengkorak dalam Operasi Pemulihan Keamanan di Aceh, perwira seksi operasi Kontingen Garuda XXIII-A dalam misi menjaga perdamaian di sepanjang perbatasan Israel dan Libanon Selatan, dan Pada tahun 2016, AHY ditugaskan sebagai Komandan Batalyon Infanteri Mekanis 203 Arya Kemuning. Danyon adalah jabatan terakhir dari perwira dari korps infanteri ini, dengan pangkat terakhir mayor.
Selepas dari karier militer karena pensiun dini, AHY kemudian masuk ke dunia politik ketika didaulat untuk menjadi Calon Gubernur DKI Jakarta pada Pemilihan Umum Gubernur DKI Jakarta pada 2017. Setelah itu AHY terpilih menjadi Ketua Umum Partai Demokrat periode 2020-2025. AHY juga mendirikan The Yudhoyono Institute
Baca juga: Presiden targetkan tiga hal untuk AHY setelah dilantik Menteri ATR
Muda sebagai kekuatan
Sebagai politikus, AHY merupakan tokoh muda yang percaya bahwa generasi muda merupakan kekuatan bangsa Indonesia.
Menurutnya, muda bukanlah soal usia, tetapi kekuatan pemikiran dan tindakan. Karena kepercayaannya yang begitu tinggi kepada generasi muda, AHY mengagas berbagai program untuk menyambut dan mempersiapkan generasi emas Indonesia yang ditargetkan tercapai pada tahun 2045.
Keyakinan AHY agar tercapainya generasi emas Indonesia pada 2045 sejalan dengan visi misi pemerintah mengenai Indonesia Emas 2045 yang berupaya mengangkat Indonesia sebagai negara maju dan memiliki sumber daya manusia unggul berstandar internasional.
Visi Indonesia Emas 2045 merupakan panduan untuk mewujudkan Negara Nusantara yang berdaulat, maju, dan berkelanjutan. Indonesia telah menetapkan sasaran untuk masuk ke jajaran lima besar perekonomian terkuat di dunia dan memiliki pendapatan per kapita negara berpenghasilan tinggi pada tahun 2045.
Reforma agraria
Sebagai Menteri ATR yang baru, AHY dihadapkan pada sejumlah pekerjaan rumah yang menantinya, salah satunya adalah "Reforma Agraria".
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria, Reforma Agraria adalah penataan kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan melalui penataan aset dan penataan akses untuk kemakmuran rakyat.
Reforma agraria sendiri merupakan program strategis nasional, dalam rangka percepatan pemenuhan target penyediaan tanah objek reforma agraria dan pelaksanaan redistribusi tanah, legalisasi aset tanah transmigrasi,
Untuk penyelesaian konflik agraria serta pemberdayaan ekonomi subjek reforma agraria, diperlukan strategi pelaksanaan reforma agraria yang berkeadilan, berkelanjutan, partisipatif, transparan, dan akuntabel.
Kementerian ATR/BPN telah mencatat sejumlah capaian reforma agraria dalam sejumlah aspek. Pertama, terkait penyelesaian konflik agraria telah ada redistribusi tanah dan penyelesaian konflik agraria sebanyak 14.968 bidang atau 24 lokasi prioritas dari program Reforma Agraria yang telah diselesaikan.
Kemudian terkait dengan legalisasi aset, dalam aspek tanah transmigrasi telah tercapai 221.823 bidang tanah dan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang telah mencapai 32.752.528 bidang tanah.
Sementara dalam hal redistribusi tanah pada lahan bekas hak guna usaha, tanah telantar, dan tanah negara lainnya, Kementerian ATR telah mencatatkan capaian 2.271.442 bidang tanah. Untuk redistribusi tanah terkait pelepasan kawasan hutan tercapai 784.739 bidang.
Kemudian terkait penataan akses capaiannya tercatat menyentuh angka 114.900 kepala keluarga. Penataan Akses sendiri merupakan program pemberdayaan ekonomi subjek reforma agraria untuk meningkatkan kesejahteraan yang berbasis pada pemanfaatan tanah.
Tugas AHY sebagai Menteri ATR yang baru adalah melakukan atau mengejar percepatan reforma agraria sebelum transisi kepemimpinan nasional pada 20 Oktober 2024, terutama soal penataan akses.
Mengapa penataan akses menjadi penting? Karena inilah salah satu tujuan sebenarnya dari reforma agraria. Selain melindungi aset masyarakat, reforma agraria juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Menteri ATR/Kepala BPN AHY tentunya harus mengambil sejumlah langkah untuk meningkatkan penataan akses dalam reforma agraria, minimal dengan menggencarkan sosialisasi edukasi kepada masyarakat plus mengumpulkan dan menjalin kerja sama dengan berbagai lembaga sebagai offtaker pemberdayaan usaha masyarakat.
Gebuk Mafia Tanah
Pekerjaan rumah berikutnya yang perlu dikerjakan oleh Menteri ATR/Kepala BPN yang baru adalah pemberantasan mafia tanah yang cukup mengakar kuat dalam sektor agraria.
Keberhasilan Kementerian ATR dalam menyelesaikan kasus mafia tanah yang menimpa artis Nirina Zubir menjadi bukti bahwa kementerian itu memang serius untuk "menggebuk" mafia tanah yang sudah meresahkan masyarakat Indonesia selama ini.
Dalam kasus Nirina, Kementerian ATR/BPN yang dibantu oleh aparat keamanan berhasil merebut kembali empat sertifikat tanah milik Nirina yang telah hilang dicaplok mafia tanah serta mengembalikan sertifikat tersebut kepada pemilik sahnya.
Tugas AHY sebagai Menteri ATR baru adalah melanjutkan kebijakan “Gebuk MafiaTanah” untuk menolong korban-korban mafia lainnya dengan terus menyosialisasikan layanan pengaduan di Kementerian ATR , berkoordinasi secara lebih intens dengan aparat keamanan dan para pemangku kepentingan lainnya, serta memperkuat gerakan anti korupsi secara internal, hingga ke kantor wilayah dan kantor pertanahan di daerah-daerah.
Mengawal IKN
Tugas penting lainnya yang harus dilakukan Menteri ATR/Kepala BPN baru adalah mengawal pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur, terutama dalam sektor agraria dan pengadaan lahan.
Empat kali groundbreaking di IKN dengan melibatkan partisipasi BUMN, lembaga negara, dan investor swasta menjadi bukti bahwa memang banyak pihak yang meminati investasi di ibu kota baru Indonesia tersebut.
Salah satu tugas Menteri ATR paling dekat dalam pengawalan IKN adalah memberikan jaminan dan memastikan kenyamanan berkaitan dengan sektor agraria kepada investor asing yang untuk pertama kalinya masuk ke IKN, Stanford University Amerika Serikat yang kemungkinan terlibat dalam groundbreaking mendatang dengan rencana membangun ekosistem digital di Nusantara, Kalimantan Timur.
