Israel bersiap jalankan operasi militer di Rafah

Yerusalem (ANTARA) - Tentara Israel sedang mempersiapkan operasi militer darat di Rafah, wilayah padat penduduk di Jalur Gaza selatan yang berbatasan dengan Mesir.

Lembaga penyiaran publik Israel, KAN, melaporkan bahwa atas permintaan Mesir dan Amerika Serikat, operasi militer di Rafah akan dimulai setelah selesainya "evakuasi besar-besaran" penduduk dari kota tersebut.

Operasi tersebut akan dilakukan setelah adanya kesepakatan antara Tel Aviv dan Kairo mengenai aktivitas militer Israel di wilayah perbatasan antara Gaza dan Mesir, yang dikenal sebagai Poros Philadelphi.

KAN mengklaim bahwa Israel telah memberi tahu beberapa negara di kawasan dan AS tentang kesiapannya menjalankan operasi militer di Rafah.

Menurut laporan surat kabar Yedioth Ahronoth, tentara Israel telah menyetujui operasi darat di Rafah.

Sementara itu, Channel 12 Israel melaporkan bahwa Perdana Menteri Benjamin Netanyahu telah memberi tahu Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken bahwa operasi darat di Rafah mungkin dimulai dalam dua minggu ke depan.

Sebelumnya pada Jumat (8/2), Netanyahu memerintahkan militer Israel untuk menetapkan rencana ganda untuk mengevakuasi warga Palestina dari Rafah--rumah bagi lebih dari 1 juta penduduk yang mencari perlindungan dari perang--dan untuk mengalahkan batalyon terakhir kelompok Hamas.

Sejak dimulainya serangan Israel terhadap Gaza pada 7 Oktober 2023, Israel memerintahkan penduduk di bagian utara dan tengah Gaza untuk mengungsi ke bagian selatan wilayah tersebut, yang menyebabkan kondisi yang penuh sesak saat ini di wilayah selatan, terutama di Rafah.

Israel terus melanjutkan serangannya di Gaza, di mana sedikitnya 27.947 warga Palestina telah terbunuh dan 67.459 orang lainnya terluka sejak 7 Oktober, menurut otoritas kesehatan Palestina.

Serangan Israel dipicu serangan lintas batas yang dilancarkan Hamas, yang menurut Tel Aviv menewaskan hampir 1.200 korban.

Serangan Israel juga menyebabkan 85 persen penduduk Gaza terpaksa pengungsi di tengah kekurangan makanan, air bersih, dan obat-obatan, sementara 60 persen infrastruktur di wilayah kantong itu rusak atau hancur, menurut PBB.