Pemprov Jatim (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Jawa Timur menerima penghargaan "Universitas Brawijaya (UB) Halal Award" kategori Pemerintah Daerah Produk Halal dalam acara Brawijaya Halal Summit 2024.
"Alhamdulillah penghargaan ini menjadi bukti sekaligus penyemangat untuk terus mengembangkan ekosistem halal di sini," ujar Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa di Gedung Negara Grahadi di Surabaya, Senin.
Penghargaan diserahkan oleh Wakil Presiden RI KH Ma'ruf Amin didampingi Rektor UB Prof Widodo yang diserahkan kepada Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak saat Peluncuran UB Halal Center dan UB Halal Metric di UB Malang, Jumat (19/1).
Menurut Khofifah, pengembangan ekosistem halal di Jatim membutuhkan dukungan berbagai pihak, termasuk dari kalangan akademik yang salah satunya UB sehingga mampu menjadi penguat.
Gubernur juga terus berupaya mengembangkan ekosistem halal dengan mendorong percepatan pengembangan industri halal di Jatim.
Caranya, kata dia, seperti memfasilitasi sertifikasi halal bagi Industri Kecil dan Menengah (IKM), pengembangan infrastruktur halal, dan pelatihan untuk peningkatan sumber data manusia halal.
Sementara itu, berdasarkan catatan data Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) per 3 Januari 2024, telah diterbitkan 252.490 sertifikat halal untuk pelaku usaha di Jatim yang 98,52 persen adalah Industri Kecil dan Menengah (IKM).
Jumlah tersebut meningkat sebesar 38,14 persen atau sebanyak 96.302 sertifikat halal sejak 21 Oktober 2023 yang mencapai 156.188 sertifikat halal.
Khofifah mengatakan sertifikasi menjadi sangat penting bagi pelaku usaha untuk masuk ke industri halal, mengingat potensi pasar halal global terus tumbuh seiring peningkatan permintaan produk di sektor makanan, fesyen, farmasi, kosmetik, pariwisata, media, rekreasi, serta keuangan syariah.
Karena itulah orang nomor satu di Pemprov Jatim tersebut terus mendorong percepatan pelaksanaan sertifikasi halal, baik oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) maupun Majelis Ulama Indonesia (MUI) serta lembaga lainnya.
Sertifikasi halal, lanjut Khofifah, adalah salah satu upaya untuk membawa Jatim menjadi pusat industri halal di Tanah Air, bahkan diharapkan Jatim sebagai menjadi pusat Halal Value Chain (HVC) pada masa mendatang.
"Makanya kami terus mendorong peningkatan jumlah SDM halal, antara lain auditor halal, penyelia halal, pendamping PPH, dan lainnya," kata Khofifah.
Selain itu, dilakukan upaya optimalisasi Sistem Informasi Produk Halal (SIPAHALA) yang mengintegrasikan data produk halal, bahan baku halal, sumber daya pendukung sertifikasi halal,dan layanan pendampingan dan sertifikasi halal.
Terkait hal tersebut, beberapa infrastruktur halal yang telah dikembangkan yakni 12 Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), 47 Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H), dan 42 Rumah Potong Hewan (RPH) Ruminansia bersertifikat halal.
Kemudian 44 Rumah Potong Hewan (RPH) Unggas bersertifikat halal, 305 orang Juru Sembelih Halal (Juleha) yang bersertifikat BNSP, Zona KHAS di Kantin ITS Surabaya dan sejumlah Kabupaten/Kota di Jawa Timur serta 47 Halal Center.
Masih terkait pengembangan ekosistem halal, Pemprov Jatim menjajaki kerja sama dengan "Islamic Development Bank" (IsDB) di Jeddah, Arab Saudi.
Kerja sama dilakukan untuk meningkatkan standar kualitas produk halal UMKM Jatim, pelatihan juru sembelih sesuai syariat Islam dan medis.
Dalam penjajakan kerja sama dengan IsDB juga membahas soal rencana pemasaran produk halal Jatim ke negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dan pemenuhan kebutuhan jamaah haji dan umrah.
