Probolinggo, Jawa Timur (ANTARA) - Penjabat Bupati Probolinggo Ugas Irwanto mengatakan strategi Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) untuk mengendalikan laju inflasi pada tahun 2023 dengan "4K" yakni ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif.
"Dengan '4K' itu juga dilakukan pendampingan dan sinergi dalam optimalisasi anggaran dari dana desa untuk mendukung ketahanan pangan daerah," katanya dalam rapat high level meeting (HLM) TPID di kabupaten setempat, Selasa.
Rapat HLM TPID tersebut diikuti oleh para Asisten, Kepala OPD dan Camat di lingkungan Pemkab Probolinggo, Kepala Instansi Vertikal, Pimpinan BUMN/BUMD, Pimpinan Perbankan, Perusahaan dan Forum CSR Kabupaten Probolinggo.
"Kerja sama dengan daerah penghasil komoditas untuk kelancaran pasokan, memperkuat kerjasama konkret business to business antara daerah defisit dengan daerah surplus juga diperlukan," tuturnya.
Menurutnya perlu juga dilakukan gerakan menanam dalam memperkuat ketahanan pangan dan ketersediaan pasokan, kemudian merealisasikan Belanja Tidak Tetap (BTT) yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka mendukung kebijakan pemerintah mengendalikan inflasi dan stabilitas perekonomian di daerah.
"Hal-hal yang harus dilakukan dalam pengendalian inflasi menghadapi Natal dan Tahun Baru dalam rangka antisipasi adanya gejolak kenaikan harga beberapa komoditas tertentu dan menjamin ketersediaan stok bahan pokok dan barang strategis lainnya," katanya.
Ia mengatakan adanya peningkatan volume konsumsi antara lain melakukan pemantauan terkait ketersediaan dan harga beras (kroscek data dan lapangan), sehingga perlu melakukan pengecekan beras karena ada El Nino yang mengakibatkan kekeringan ekstrem yang diprediksi hingga 2024.
"Seluruh anggota TPID sedari awal harus mampu mengantisipasi berbagai risiko kenaikan harga jelang Natal tahun 2023 dan Tahun Baru 2024, sehingga Satgas Pangan dapat terus memantau dan menindaklanjuti apabila terjadi potensi penimbunan oleh spekulan," katanya.
Ia menjelaskan Pertamina harus menjaga kecukupan pasokan bahan bakar terutama elpiji dan BBM, sekaligus memastikan agar elpiji bersubsidi hanya disalurkan kepada penduduk miskin dan usaha mikro.
"Saya meminta TPID agar memastikan ketersediaan dan stabilitas harga bahan pangan yang berpotensi memicu inflasi seperti beras, daging ayam ras, daging sapi, telur, gula, minyak goreng, bawang merah, cabe merah dan cabe rawit," ucapnya.
Selain itu, juga memastikan kelancaran distribusi bahan pokok menjelang Natal dan Tahun Baru, serta Perum Bulog Kantor Cabang Probolinggo maupun Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian agar melakukan operasi pasar.
