Pemprov Jatim bentuk Forum Industri Hijau

Pemprov Jatim (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) membentuk Forum Industri Hijau yang keanggotaannya terdiri dari enam elemen, meliputi perguruan tinggi, pelaku usaha, serta lembaga sertifikasi, penelitian dan keuangan, selain dari internal pemprov setempat.

"Enam lembaga ini akan menjadi kekuatan untuk mengidentifikasi kebutuhan untuk mewujudkan industri hijau," kata Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, melalui keterangan tertulis di Surabaya, Sabtu.

Menurutnya Forum Industri Hijau Jatim segera menggelar rapat koordinasi (rakor), setelah pada 28 Juli kemarin kepengurusannya dikukuhkan di Surabaya.
 
Salah satunya rakor akan merumuskan action plan untuk mempercepat terwujudnya industri hijau di Jatim. Termasuk agar Jatim bisa turut andil dalam mewujudkan target net zero emission tahun 2060 secara lebih signifikan. 

"Kalau sudah ada awarness dari seluruh pemangku kepentingan, rasanya akan menjadi pintu masuk kita untuk menciptakan industri hijau lebih masih, bahkan green economy, kemudian juga green infrastructure, serta green finance," ujarnya.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Jatim mencatat sebanyak 344 perusahaan di wilayah provinsi setempat telah berstandar industri hijau. Namun hanya 11 perusahaan yang telah mendapatkan sertifikat industri hijau.

Gubernur Khofifah mengungkapkan Forum Industri Hijau menjadi kebutuhan mendesak guna mengakselerasi perusahaan di Jatim agar bisa mendapatkan sertifikat industri hijau.

"Kalau cuma diupayakan oleh Pemprov saja pasti nggak nutut," ucapnya.
 
Khofifah menandaskan, di banyak forum internasional, perubahan iklim sering dirumuskan menjadi banyak kesepakatan baru. 

"Termasuk di sektor industri tertentu yang produknya diekspor ke negara tertentu telah mempersyaratkan harus punya kualifikasi sebagai industri hijau," katanya.

Pemprov Jatim, lanjut Khofifah, akan memberikan benefit dan reward bagi inovator industri kecil menengah (IKM) hijau. 

Selanjutnya pelopor industri hijau diharapkan bisa mendapatkan benefit dari pemerintah pusat.

"Kita akan komunikasikan pada Bank Jatim untuk memberikan benefit dengan skema tertentu  pada inovator IKM  hijau. Begitu pula bagi pelopor industri hijau diharapkan dapat previlege atau skema  tertentu dari pemerintah pusat," ujarnya.