Pemkot Surabaya-MKKS SMP Swasta evaluasi sekolah minim siswa

Surabaya (ANTARA) - Pemerintah Kota Surabaya bersama Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP Swasta sepakat melakukan evaluasi terhadap lembaga pendidikan yang minim siswa.

"Evaluasi dilakukan dengan melihat perkembangan jumlah siswa di SMP tersebut dalam dua tahun ke depan," kata Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi usai menerima audiensi MKKS SMP Swasta di Balai Kota Surabaya, Selasa.

Selama dua tahun ke depan, Wali Kota Eri menyatakan bahwa pemkot melalui dinas pendidikan (dispendik) akan memberikan pendampingan kepada SMP swasta tersebut.

Jika sudah didampingi selama dua tahun, namun masih saja sepi peminat, maka bisa dilakukan merger dengan sekolah lain.

"Kami dampingi, kalau tidak ada lagi, nanti kami akan berbicara dengan swasta. Karena kasihan, kalau sekolah ini tidak dimerger, muridnya dua atau tiga, terus bagaimana operasional sekolah ini. Tapi bukan berarti (2023) dia tidak dapat murid, karena jika ditarik 4 tahun ke belakang pun, jumlah (muridnya) tetap sama," ujarnya.

Menurutnya, ada sekitar 10 SMP swasta di Kota Surabaya yang sepi peminat selama 4 tahun ke belakang. Karena itu, pemkot bersama MKKS SMP Swasta sepakat untuk melakukan evaluasi terhadap sekolah yang sepi peminat tersebut.

"Kami coba berikan kesempatan. Kami sepakat dengan MKKS dua tahun ke depan dilihat jumlah muridnya seperti apa, sambil dia (sekolah) menaikkan kemampuannya. Kalau misalnya (dua tahun ke depan) sudah tidak bisa lagi, ya sudah," kata Cak Eri, panggilan akrabnya.

Cak Eri juga mengungkapkan, pada tahun ajaran 2023/2024 ini, ada sekitar 17.044 anak yang diterima masuk SMP negeri di Surabaya. Sedangkan yang masuk ke SMP swasta, jumlahnya sekitar 17.146 anak. Jumlah siswa yang diterima SMP negeri ini turun selama dua tahun terakhir.

"Jika tahun-tahun sebelumnya, SMP negeri itu bisa menerima sampai 20.000 siswa pada tahun 2021. Kemudian turun menjadi 19.000 siswa di tahun 2022," ucapnya.

Ia menyebutkan, ada aturan Menteri Pendidikan yang mengatur terkait jumlah maksimal rombongan belajar (rombel) dan siswa pada SMP Negeri. Dimana jumlah rombel pada satuan pendidikan itu maksimal 10 dan jumlah peserta didik maksimal 32 anak per kelasnya.

"Sehingga aturan (menteri) itu kami jalankan karena semakin banyak siswa, semakin banyak rombel, maka semakin tidak bisa murid itu dipantau oleh gurunya. Sehingga kita lakukan itu," ujarnya.

Oleh sebabnya, Cak Eri menegaskan, bahwa SMP swasta di Kota Surabaya tidak kekurangan murid meski banyak peminat yang ingin masuk ke sekolah negeri. Sebab, SMP negeri di Surabaya pada tahun 2023 ini menerima 17.044 siswa.

"Yang SMP swasta, hari ini sudah ada 17.146 siswa yang terima SMP swasta. Namun ada 4.000 anak yang lulus (SD) yang belum kami ketahui, tapi ini biasanya mondok (pondok pesantren). Nah, ini nanti kami akan lihat," ujarnya.

Wali Kota Eri juga menyampaikan bahwa pada tahun 2023, siswa yang masuk SMP swasta di Surabaya, jumlahnya terbanyak dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Jika di tahun sebelumnya, jumlah peserta didik yang masuk SMP swasta hanya sekitar 16.000 siswa.

"SMP swasta itu sebelum tahun 2023 menerima murid paling banyak 16.000. Tapi sekarang (di tahun 2023) menerima murid sekitar 17.000," tuturnya.

Sementara itu, Koordinator MKKS SMP Swasta Surabaya Erwin Darmogo menyatakan, pihaknya bersama pemkot akan menelusuri 4.000 lulusan SD di Surabaya yang belum masuk ke SMP negeri maupun swasta. Dari jumlah lulusan itu jika tidak diterima ke SMPN, maka pihaknya mempersilahkan masuk ke SMP swasta.

"Seperti arahannya Pak Wali Kota tadi, bagi yang belum masuk sekolah (negeri), monggo (silahkan) memilih sekolah swasta yang sesuai dengan kemampuannya dan juga kebutuhan anaknya," kata Erwin.