KPU Bojonegoro Minta Tambahan Anggaran Pilkada
Kamis, 8 September 2011 15:13 WIB
Bojonegoro - KPU Bojonegoro, Jawa Timur (Jatim), meminta tambahan anggaran pilkada kepada pemerintah kabupaten (pemkab) setempat, sebesar Rp200 juta, dengan perhitungan pasangan yang muncul dari calon indipenden jumlahnya empat pasangan.
"Kami baru saja mengajukan usulan tambahan anggaran, sebab anggaran pilkada yang diusulkan, semula hanya diikuti dua pasangan independen," kata Ketua KPU Bojonegoro, Mundzar Fahman, Kamis.
Ia menjelaskan, dalam sebulan terakhir, setelah dipetakan ulang, ternyata jumlah pasangan yang muncul dari jalur independen, kemungkinan bertambah empat pasangan.
"Data itu kami peroleh dari media masa, juga tim sukses jalur independen yang menanyakan berbagai persyaratan," katanya mengungkapkan.
Menurut dia, tambahan anggaran Rp200 juta tersebut, akan dimanfaatkan untuk melakukan verifikasi pendukung pasangan dari jalur independen. Diperkirakan, verifikasi pendukung empat pasangan jalur independen, jumlahnya bisa mencapai 200 ribu orang.
Diperhitungkan, lanjutnya, pelaksanaan dalam veriikasi, masing-masing pasangan yang harus diverifikasi sekitar 50 ribu pendukung dengan biaya Rp900/orang. "Kalau perhitungan sekarang ini, pasangan jalur independen, paling tidak harus memiliki pendukung minimal 42 ribu orang," katanya mengungkapkan.
Ia menambahkan, perhitungan awal anggaran pilkada di Bojonegoro yang dijadwalkan digelar November 2012, mencapai Rp19,591 miliar. Besarnya anggaran itu, dengan perhitungan pilkada berlangsung satu putaran dan diikuti empat pasangan parpol dan dua pasangan jalur independen.
Namun, lanjutnya, kalau pilkada berlangsung dalam dua putaran akan ada tambahan anggaran sebesar Rp10,613 miliar."Adanya tambahan anggaran dalam pilkada tersebut, masih akan kami bahas bersama dengan pemkab," katanya menegaskan.
Sebab, lanjutnya, selain ada tambahan anggaran sebesar Rp200 juta tersebut, anggaran verifikasi kekayaan pasangan yang dialokasikan sebesar Rp20 juta, diperkirakan juga masih kurang.
"Dari hasil konfirmasi kami dengan BPKP, besarnya biaya verifikasi kekayaan pasangan, besarnya mencapai Rp15 juta per pasangan," katanya mengungkapkan. ***3***