Presiden: Pengadaan Alutsista Dahulukan Industri Dalam Negeri

Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan pengadaan Alat Utama Sistem Persenjataan (Alutsista) untuk Tentara Nasional Indonesia (TNI) maupun Polri harus mendahulukan industri dalam negeri. Dalam pengantarnya sebelum memulai rapat kabinet terbatas bidang Polhukam membahas pengadaan alutsista di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Kamis, Presiden mengatakan alutsista baru boleh dibeli dari pihak asing apabila industri dalam negeri belum bisa menghasilkan alat persenjataan yang dibutuhkan. "Wajib hukumnya, baik jajaran Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Kepolisian untuk membeli alutsista itu, peralatan dan perlengkapan itu, manakala itu sudah bisa dijual oleh industri dalam negeri kita," ujarnya. Presiden mengatakan jangan karena rekanan atau pertimbangan lain maka akhirnya alutsista tidak dibeli dari industri dalam negeri yang telah bisa menghasilkannya. Hal itu, menurut dia, agar industri dalam negeri mempunyai kesempatan terus berkembang, sehinggga bisa menyerap lapangan pekerjaan. Alutsista yang dibeli dari pihak asing, kata Presiden, baru bisa dilakukan apabila industri dalam negeri belum bisa menghasilkan peralatan yang dbutuhan seperti pesawat tempur dan kapal selam. Namun, Kepala Negara menegaskan sebelumnya harus diupayakan dulu kerja sama industri atau investasi antara industri dalam negeri dan pihak luar negeri untuk menghasilkan alat persenjataan utama yang teknologinya belum dikuasai oleh Indonesia. "Kalau memang ada yang belum sepenuhnya bisa dibikin industri dalam negeri kita, PT PAL, Pindad, DI, LEN, dan sebagainya, usahakan suatu kerjasama misalnya produksi bersama, investasi bersama, dengan industri serupa dari negara-negara sahabat," tuturnya. Presiden juga mengatakan pengadaan alutsista yang pasti membutuhkan biaya besar harus diutamakan berasal dari pendanaan dalam negeri guna mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap pinjaman luar negeri. "Kurangi sejauh mungkin pengadaan alutsista yang menggunaan sumber pembiayaan dari pinjaman apalagi pinjaman luar negeri. Mari kita memulai untuk lebih menggunakan anggaran tersedia dari dalam negeri," ujarnya. Presiden juga kembali menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengadaan alutsista, sehingga setiap rupiahnya dapat dipertanggungjawabkan. Dalam ratas dihadiri oleh Wakil Presiden Boediono, Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono, Kapolri Jend Pol Timur Pradopo, Menteri Keuangan Agus Martowardoyo dan tiga kepala staf TNI itu, Presiden juga membahas peringkasan mekanisme pengadaan alutsista guna memotong prosedur yang berbelit-belit dan tidak perlu. Selain itu, juga dibahas alokasi anggaran pengadaan alutsista yang dibutuhkan hingga 2014.