Kedubes Prancis di Tripoli Dibuka Lagi
Selasa, 30 Agustus 2011 5:39 WIB
Paris (ANTARA/AFP) - Prancis membuka lagi kedutaan besarnya di Tripoli, ibu kota Libya, Senin, setelah menutupnya selama enam bulan terakhir ketika pemberontak berperang untuk menggulingkan Muammar Gaddafi, kata seorang juru bicara kementerian luar negeri.
"Kedutaan besar kami di Tripoli dibuka lagi hari ini," kata Bernard Valero.
Ia menambahkan bahwa utusan Prancis di kota Benghazi, Libya timur, Antoine Sivan, akan segera pergi ke Tripoli setelah "otoritas tertinggi" pemberontak tiba di sana.
Satu tim diplomatik yang dipimpin deputi Sivan tiba di Tripoli pada Senin dan berada di kedutaan Prancis di ibu kota Libya itu, kata Valero kepada wartawan.
Paris menutup kedutaannya di Tripoli pada 26 Februari dan mengungsikan stafnya di tengah kekhawatiran mengenai keselamatan mereka di sebuah kota yang saat itu dikuasai pasukan pro-Gaddafi.
Kelompok pemberontak Dewan Transisi Nasional (NTC) saat ini sedang dalam proses memindahkan pemerintah mereka ke Tripoli dari markas sebelumnya di Benghazi.
Prancis adalah negara besar pertama yang mengakui NTC sebagai pemerintah sah Libya dan Presiden Nicolas Sarkozy menggalang dukungan diplomatik dan internasional untuk revolusi Libya menentang kekuasaan 42 tahun Gaddafi.
NTC, yang mengatur permasalahan kawasan timur yang dikuasai pemberontak, sejauh ini melobi keras untuk pengakuan diplomatik dan perolehan dana untuk mempertahankan perjuangan berbulan-bulan dengan tujuan mendongkel pemimpin Libya Muammar Gaddafi.
Negara-negara besar yang dipelopori AS, Prancis dan Inggris membantu mengucilkan Gaddafi dan memutuskan pendanaan dan pemasokan senjata bagi pemerintahnya, sambil mendukung dewan pemberontak dengan tawaran-tawaran bantuan.
Kelompok pemberontak kini telah memasuki Tripoli dan kejatuhan rejim Gaddafi di ambang pintu.
Negara-negara yang telah mengakui NTC sebagai perwakilan sah rakyat Libya antara lain Mesir, Chad, Turki, Uni Emirat Arab (UAE), Australia, Inggris, Prancis, Jerman, Gambia, Italia, Yordania, Malta, Qatar, Senegal, Spanyol dan AS.
Selama beberapa bulan Libya di bawah Gaddafi digempur pasukan internasional sesuai dengan mandat PBB yang disahkan pada 17 Maret.
Sebanyak 21 kapal NATO berpatroli aktif di Laut Tengah sebagai bagian dari penegakan embargo senjata terhadap Libya.
Aliansi 28 negara itu sejak 31 Maret juga memimpin serangan-serangan udara terhadap pasukan darat rejim Gaddafi.
Resolusi 1973 DK PBB disahkan ketika kekerasan dikabarkan terus berlangsung di Libya dengan laporan-laporan mengenai serangan udara oleh pasukan Gaddafi, yang membuat marah Barat.
Selama beberapa waktu hampir seluruh wilayah negara Afrika utara itu terlepas dari kendali Gaddafi setelah pemberontakan rakyat meletus di kota pelabuhan Benghazi pada pertengahan Februari. Namun, pasukan Gaddafi kemudian sempat menguasai lagi daerah-daerah tersebut.
Ratusan orang tewas dalam penumpasan oleh pasukan pemerintah dan ribuan warga asing bergegas meninggalkan Libya pada pekan pertama pemberontakan itu.
Gaddafi (68) adalah pemimpin terlama di dunia Arab dan telah berkuasa selama empat dasawarsa. Gaddafi bersikeras akan tetap berkuasa meski ia ditentang banyak pihak.
Aktivis pro-demokrasi di sejumlah negara Arab, termasuk Libya, terinspirasi oleh pemberontakan di Tunisia dan Mesir yang berhasil menumbangkan pemerintah yang telah berkuasa puluhan tahun.
