Purnawirawan temui Jokowi mengajukan peningkatan kesejahteraan

Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum DPP Persatuan Purnawirawan Angkatan Bersenjata RI (Pepabri) Jenderal TNI Purn Agum Gumelar mengatakan pihaknya dan para pimpinan purnawirawan dari berbagai organisasi menemui Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin.

Agum menjelaskan kedatangan purnawirawan dari berbagai organisasi seperti Perhimpunan Purnawirawan Angkatan Udara (PPAU), PPAL, PPAD, PPPolri dan Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) bermaksud mengajukan peningkatan kesejahteraan mereka kepada pemerintah.

"Kami diterima oleh Presiden dan dalam pertemuan ini, kami laporkan tentang upaya dari kami para Purnawirawan untuk memohon kepada pemerintah untuk bisa meningkatkan kesejahteraan bagi para purnawirawan," kata Agum saat ditemui di halaman Istana Kepresidenan Jakarta, Senin.

Agum menjelaskan bahwa pihaknya dan pimpinan purnawirawan sedang membuat proposal yang komprehensif dan layak (feasible).

Baca juga: Jokowi dan Macron bahas keanggotaan FATF hingga pertahanan

Proposal tersebut akan diajukan kepada Presiden Joko Widodo melalui Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).

"Kami sedang membuat proposal-nya yang komprehensif lah, yang 'feasible', yang kami bisa menyadari bahwa semua ini terpulang pada pundi-pundi keuangan negara kita, jadi kita akan sampaikan kepada Presiden melalui Wantimpres," kata Agum.

Selain pengajuan peningkatan kesejahteraan, para pimpinan purnawirawan menegaskan netralitas menjelang Pemilu dan Pilpres 2024 yang disampaikan kepada Presiden Joko Widodo.

"Maka kami sampaikan kepada Bapak Presiden bahwa para purnawirawan yang tergabung dalam organisasi ini, yang pertama dalam masalah Pilpres, Pemilu, sebagai organisasi, sebagai satu lembaga kami harus bersikap netral," ujar Agum.

Kendati demikian, Agum menambahkan bahwa di level perseorangan, organisasi-organisasi purnawirawan memberikan kebebasan bagi anggotanya untuk memilih di antara pilihan yang ada.

Mantan Menteri Koordinator Politik, Sosial, dan Keamanan tersebut menegaskan bahwa segenap organisasi purnawirawan sepakat bahwa selepas Pemilu maupun Pilpres 2024 berakhir, perbedaan itu harus dilupakan.

Organisasi purnawirawan, lanjut Agum, akan menghormati apa pun hasil yang menjadi keputusan demokrasi.